Model Bisnis Baru Perguruan Tinggi Indonesia

model-perguruan-tinggi

Minggu-minggu ini perguruan-perguruan tinggi kedatangan mahasiswa-mahasiswa barunya dari berbagai daerah. Saat rapat jurusan minggu lalu, saya mendapat khabar ada puluhan mahasiswa ITS yang tidak mampu membayar SPPnya. Bahkan menghadapi banyak mahasiswa Indonesia yang gagal bayar SPP, Dirjen Dikti mengatakan tidak ada skema kredit mahasiswa untuk membantu mereka.  Sudah lama dikeluhkan bahwa biaya pendidikan tinggi di Indonesia semakin mahal, bahkan ada tudingan bahwa pendidikan tinggi semakin dikomersialkan. Tudingan ini terutama ditujukan pada PTN yang telah berubah menjadi PTBHMN, seperti UI, ITS, IPB, UGM, dan UA. Beberapa perguruan tinggi negeri non-PTBHMN seberi UB dan ITS pun mulai dikeluhkan menjadi semakin mahal, dan hanya untuk mahasiswa yang berduit.

Saya menilai bahwa baik PTBHMN maupun PTN yang sekarang menjadi Badan Layanan Umum (BLU)  -bahkan setelah UU BHP ditolak oleh MK-, perguruan-perguruan tinggi di Indonesia masih menggunakan model bisnis yang sudah ketinggalam zaman. Di samping biaya kuliah yang semakin tinggi, ternyata hal ini tidak diikuti dengan peningkatan employability lulusan-lulusan perguruan tinggi ini. Artinya, perguruan tinggi justru menghasilkan para penganggur terdidik yang semakin banyak jumlahnya. Ini tentu patut disayangkan karena return on education investment menjadi rendah sehingga menjadi dipertanyakan manfaatnya.

Perguruan tinggi saat ini untuk mencukupi pembiayaannya, harus menaikkan jumlah mahasiswa, dan membuka “jalur” khusus yang bisa “dijual” lebih mahal. Taktik meningkatkan jumlah pendapatan ini dilakukan dengan instrumen Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang dibebankan pada orangtua mahasiswa melalui IKOMA (ikatan Orangtua Mahasiswa). Uang SPI ini berkisar antara di bawah sepuluh juta hingga puluhan bahkan ratusan juta (misalnya untuk Pendidikan Dokter). Ini dilakukan karena SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan) tidak bisa dinaikkan secara signifikan. Harus dikatakan bahwa SPP di perguruan tinggi negeri saat ini terlalu rendah.

Sewaktu seleksi mahasiwa baru, perguruan tinggi juga melakukannya sendirian, tidak melibatkan pemerintah daerah, kementrian, maupun industri. Perguruan tinggi kemudian juga tidak membantu secara tersistem, bagaimana menempatkan lulusan-lulusannya ke dunia kerja. Paling-laing perguruan tinggi ini membantu dengan menyelenggarakan Busa Kerja, di mana lulusan-lulusan tersebut dapat bertemu dengan pihak-pihak yang sedang merekrut pegawai baru, seperti industri.

Rekrutmen pegawai melalui cara konvensional (berbagai macam test dan wawancara) mudah sekali “disiasati” oleh para lulusan ini. Kemudian ditemukan beberapa keluhan dari para penyedia kerja ini, yaitu bahwa lulusan-lulusan dari perguruan tinggi tertentu tidak memiliki soft-skill yang dibutuhkan, dan tidak loyal karena mudah sekali pindah kerja karena iming-iming gaji yang lebih besar dari perusahaan lain. Mereka merasa dirugikan karena training yang  sudah diinvestasikan menjadi lenyap tak berbekas. Akibatnya terjadi “kutu loncat”dan “pembajakan” tenaga kerja.

Akibat dari model bisnis lama ini adalah  pendidikan tinggi kurang “linked and matched” dengan kebutuhan dunia kerja. Model bisnis baru perguruan tinggi dapat dibangun dengan membangun 2 hal. Pertama melakukan  seleksi mahasiswa baru tidak lagi secara mandiri, namun melibatkan pemerintah daerah, kementrian, maupun industri.  Pola rekrutmen ini boleh dinamakan pola “ikatan dinas”. Artinya, seseorang diterima di sebuah jurusan di perguruan tinggi karena rekomendasi bersama yang melibatkan perguruan tinggi dengan pihak-pihak yang akan merekrutnya kelak sebagai karyawan.

Rekrutmen mahasiswa bersama ini harus diikuti dengan”pendidikan bersama”. Tugas-tugas kuliah, Kerja Praktek, Tugas Akhir, harus dirancang untuk konteks pemerintah daerah, kementrian atau industri yang ikut merekrut mahasiswa yang bersangkutan. Pendidikan bersama ini tentu saja menuntut “pembiayaan bersama” juga. Hubungan perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, kementrian, dan industri dengan demikian akan menjadi lebih sistemik. Pembelajaran di kampus disiapkan untuk memecahkan masalah di tempat kerja mereka kelak. Masa tunggu setelah lulus menjadi NOL, karena mahasiswa-mahasiwa ini adalah pegawai “magang” yang sedang tugas belajar di perguruan tinggi.

Jika pembiayaan bersama ini memberatkan industri, Perguruan Tinggi dapat mengajak perbankan nasional untuk ikut membiayai pendidikan tinggi melalui skema Kredit Mahasiswa (student loan scheme). Skema kredit mahasiswa terbatas pernah dilakukan di Indonesia pada tahun 1980-an, namun sudah lama diberlakukan di Inggris. Dengan jaminan kerja setelah lulus yang meyakinkan, perbankan nasional akan melihat mahasiswa-mahasiwa tersebut lebih bankable sehingga layak mendapatkan kredit untuk membiayai SPP maupun biaya hidupnya. Pelunasan kredit ini dilakukan setelah mahasiswa tersebut lulus dan bekerja.

Skema kredit mahasiswa ini menurut saya lebih baik dan halal bagi Bank daripada sekedar menempatkan dananya di SBI, dan dapat mendorong sektor riil. Di tengah-tengah keterbatasan APBN dan fokus Kemendiknas pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, maka peran perbankan dalam ikut membiayai pendidikan tinggi akan memberi dampak positif yang lebih luas.  Bagi saya, lulusan pendidikan tinggi yang baik adalah mereka yang bankable, yang layak mendapat kredit dari bank, termasuk mereka yang mau buka usaha mandiri.

Comments

  1. edi suparno

    Bagus. Suatu langkah yang progresif.
    Untuk mempercepat lahirnya kelas menengah yang
    kompeten, mandiri, dan berdaya guna tinggi.
    Hal itu akan melahirkan gelombang besar
    transformasi SDM, teknologi, dan produksi
    dalam negeri.
    Mahsiswa dipacu dengan keberhasilan
    project nya sendiri itu.
    Arahan menjadi lebih jelas dan konkret.

  2. median

    bagus sekali Pak opininya.
    alangkah lebih bagus lagi kalau pake data2 pendukung, tambah joss ntar.
    oh iya, saran, tolong dicek lagi bahasa di web bapak, ada yang kurang pas ketika saya baca

  3. Danang Susanto

    Mantap Prof. Daniel, wacana seperti itu sangat diperlukan oleh mahasiswa sebelum terjun dunia kerja dan pihak civitas akademikan. Saya juga merasakan bahwa loyalitas kerja akan pudar jika di iming – iming gaji yang tinggi oleh perusahaan lain. Kebanyakan lulusan ITS juga seperti, mencari gaji yang tinggi daripada loyalitas kerja.

    Salam,
    Danang Susanto
    Mantan Bimbingan Tugas Akhir, 2009

  4. Alfiyan

    Maaf Pak, ada kerancuan dalam tulisan Anda.

    —Tudingan ini terutama ditujukan pada PTN yang telah berubah menjadi PTBHMN, seperti UI, ITS, IPB, UGM, dan UA. Beberapa perguruan tinggi negeri non-PTBHMN seberi UB dan ITS pun…—

    Jadi sebenarnya ITS itu PTBHMN atau Non-PTBHMN?

    Salam,
    Alfiyan
    Alumni ITS

  5. mohammad sokheh

    solusi pak prof. Daniel OK. klo kita blm lupa, model ikatan dinas pun bukan solusi yg melegakan karena pengalaman mengatakn bahwa PTN yg berikatan dinas tu menguntungkan org berduit aj. gmn tidak? waktu itu klo pgn msuk PT yg berikatn dinas harus siap transaksi “tawar-menawar” biaya, siapa “pejabat” yg bawa?, skrg pun msh ad PT/ intitusi yg msh berjalan sprti itu (itu tu,yg bbrpa tahun kmrin geger krn ad siswanya yg meninggal teraniyaya )

  6. mohammad sokheh

    waktu ad pirek ITS, aku berharap prof. Daniel yg jd rektor. tp pikiranku bilang kalo itu g mungkin kerna prof Daniel orgnya mash lurus, shingga org2 yg punya “kepentingan” takut titipan proyeknya gagal terlaksana krn g sejalan dgn prof Daniel. tp aku salut ma prof Daniel. Indonesia butuh org2 seperti prof Daniel. Semangat…!!!

  7. ardijono

    Langkah ide pemikiran mencoba menyelesaikan
    permasalahan dihadapi bersama dimulai dari akar hingga pucuk daunnya, layak dicoba dan dilakukan/feasibel, maju beberapa langkah bukan, bagus.
    namun itu ulasan tak seharusnya diterima dengan baik bukan? knapa dia bukan aku yang melontarkannya? ini alasan nya.
    sa’ ombo-2ne alas jik ombo alasan …

    ada banyak langkah harus ditempuh, kesetujuan, peminatan dan dukungan, kalau cocog sudah berminat atas ulasan ide telah diungkap ayo dicoba jalankan & antisipasi risiko kegagalannya, dari ancaman para hobies serigala pelahap/penghancur ide prematur+perusak/pencemarnya, mari dipikir + selamatkan darinya, tanggung bersama lho ya …

    bagaimana pihak stake holder perguruan+ kementerian(apa saja)+industri perbankan+ konsumen pengguna jasa? sepakat dengan idenya? untuk menjadi lebih baik, itu membutuhkan pengorbanan+biaya, tak ada gratis, gak usah pelit-2lah sama risiko, semua sama mengandung risikonya khoq.
    kegagalan dan kesuksesan juga sama, knapa mesti di namai dan maknai berbeda antara risiko dan konsekwensi bukan?
    Jer Basuki Mowo Beyo

    terima kasih sama orang langka, ternyata masih ada di bumi Indonesia ini, masih ada harapan untuk dibenahi lebih baik lagi amin

  8. tejo

    sebenarnya kalo melibatkan pemda dll maka yg terjadi lebih berbahaya yaitu adanya titipan/kolusi itu fakta yg terjadi. sebetulnya persoalan mahal biaya dll dapat diatasi kalo pemerintah tegas memberikan grant senilai biaya yg diperlukan PTN dalam jangka pendek dan panajng? apakah pemerintah siap memenuhi kebutuhan seperti negara2 lain??

  9. Bagus Irawan

    mencetak terus calon siap kerja, namun kesempatan, dan lapangan kerja yang dibuka cenderung lebih sedikit… belum lagi banyaknya kompetitor.
    banyak perusahaan terutama, beberapa dengan etnis ataupun lembaga yang aneh… cenderung merendahkan kompetsi lulusan, mu dari universitas favorit, dan bukan sekalipun.. tetap sama di hadapan mereka, gaji yang tidak sesuai serta beben kerja yang sangat-sngat tidak relevan………………
    saya berkomentar demikina karena, pernah mengalami dan melihat fenomena ini secara langsung..
    mohon pak Rosyid bisa memberikan tanggapan.
    terima kasih

Leave a Reply to edi suparno Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *