danielrosyid.com » pendidikan

Model Bisnis Baru Perguruan Tinggi Indonesia

dmrosyid — Mon, 23 Aug 2010 22:27:28 +0000

Minggu-minggu ini perguruan-perguruan tinggi kedatangan mahasiswa-mahasiswa barunya dari berbagai daerah. Saat rapat jurusan minggu lalu, saya mendapat khabar ada puluhan mahasiswa ITS yang tidak mampu membayar SPPnya. Bahkan menghadapi banyak mahasiswa Indonesia yang gagal bayar SPP, Dirjen Dikti mengatakan tidak ada skema kredit mahasiswa untuk membantu mereka. Sudah lama dikeluhkan bahwa biaya pendidikan tinggi di Indonesia semakin mahal, bahkan ada tudingan bahwa pendidikan tinggi semakin dikomersialkan. Tudingan ini terutama ditujukan pada PTN yang telah berubah menjadi PTBHMN, seperti UI, ITS, IPB, UGM, dan UA. Beberapa perguruan tinggi negeri non-PTBHMN seberi UB dan ITS pun mulai dikeluhkan menjadi semakin mahal, dan hanya untuk mahasiswa yang berduit.

Saya menilai bahwa baik PTBHMN maupun PTN yang sekarang menjadi Badan Layanan Umum (BLU) -bahkan setelah UU BHP ditolak oleh MK-, perguruan-perguruan tinggi di Indonesia masih menggunakan model bisnis yang sudah ketinggalam zaman. Di samping biaya kuliah yang semakin tinggi, ternyata hal ini tidak diikuti dengan peningkatan employability lulusan-lulusan perguruan tinggi ini. Artinya, perguruan tinggi justru menghasilkan para penganggur terdidik yang semakin banyak jumlahnya. Ini tentu patut disayangkan karena return on education investment menjadi rendah sehingga menjadi dipertanyakan manfaatnya.

Perguruan tinggi saat ini untuk mencukupi pembiayaannya, harus menaikkan jumlah mahasiswa, dan membuka “jalur” khusus yang bisa “dijual” lebih mahal. Taktik meningkatkan jumlah pendapatan ini dilakukan dengan instrumen Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) yang dibebankan pada orangtua mahasiswa melalui IKOMA (ikatan Orangtua Mahasiswa). Uang SPI ini berkisar antara di bawah sepuluh juta hingga puluhan bahkan ratusan juta (misalnya untuk Pendidikan Dokter). Ini dilakukan karena SPP (Sumbangan Pengembangan Pendidikan) tidak bisa dinaikkan secara signifikan. Harus dikatakan bahwa SPP di perguruan tinggi negeri saat ini terlalu rendah.

Sewaktu seleksi mahasiwa baru, perguruan tinggi juga melakukannya sendirian, tidak melibatkan pemerintah daerah, kementrian, maupun industri. Perguruan tinggi kemudian juga tidak membantu secara tersistem, bagaimana menempatkan lulusan-lulusannya ke dunia kerja. Paling-laing perguruan tinggi ini membantu dengan menyelenggarakan Busa Kerja, di mana lulusan-lulusan tersebut dapat bertemu dengan pihak-pihak yang sedang merekrut pegawai baru, seperti industri.

Rekrutmen pegawai melalui cara konvensional (berbagai macam test dan wawancara) mudah sekali “disiasati” oleh para lulusan ini. Kemudian ditemukan beberapa keluhan dari para penyedia kerja ini, yaitu bahwa lulusan-lulusan dari perguruan tinggi tertentu tidak memiliki soft-skill yang dibutuhkan, dan tidak loyal karena mudah sekali pindah kerja karena iming-iming gaji yang lebih besar dari perusahaan lain. Mereka merasa dirugikan karena training yang sudah diinvestasikan menjadi lenyap tak berbekas. Akibatnya terjadi “kutu loncat”dan “pembajakan” tenaga kerja.

Akibat dari model bisnis lama ini adalah pendidikan tinggi kurang “linked and matched” dengan kebutuhan dunia kerja. Model bisnis baru perguruan tinggi dapat dibangun dengan membangun 2 hal. Pertama melakukan seleksi mahasiswa baru tidak lagi secara mandiri, namun melibatkan pemerintah daerah, kementrian, maupun industri. Pola rekrutmen ini boleh dinamakan pola “ikatan dinas”. Artinya, seseorang diterima di sebuah jurusan di perguruan tinggi karena rekomendasi bersama yang melibatkan perguruan tinggi dengan pihak-pihak yang akan merekrutnya kelak sebagai karyawan.

Rekrutmen mahasiswa bersama ini harus diikuti dengan”pendidikan bersama”. Tugas-tugas kuliah, Kerja Praktek, Tugas Akhir, harus dirancang untuk konteks pemerintah daerah, kementrian atau industri yang ikut merekrut mahasiswa yang bersangkutan. Pendidikan bersama ini tentu saja menuntut “pembiayaan bersama” juga. Hubungan perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, kementrian, dan industri dengan demikian akan menjadi lebih sistemik. Pembelajaran di kampus disiapkan untuk memecahkan masalah di tempat kerja mereka kelak. Masa tunggu setelah lulus menjadi NOL, karena mahasiswa-mahasiwa ini adalah pegawai “magang” yang sedang tugas belajar di perguruan tinggi.

Jika pembiayaan bersama ini memberatkan industri, Perguruan Tinggi dapat mengajak perbankan nasional untuk ikut membiayai pendidikan tinggi melalui skema Kredit Mahasiswa (student loan scheme). Skema kredit mahasiswa terbatas pernah dilakukan di Indonesia pada tahun 1980-an, namun sudah lama diberlakukan di Inggris. Dengan jaminan kerja setelah lulus yang meyakinkan, perbankan nasional akan melihat mahasiswa-mahasiwa tersebut lebih bankable sehingga layak mendapatkan kredit untuk membiayai SPP maupun biaya hidupnya. Pelunasan kredit ini dilakukan setelah mahasiswa tersebut lulus dan bekerja.

Skema kredit mahasiswa ini menurut saya lebih baik dan halal bagi Bank daripada sekedar menempatkan dananya di SBI, dan dapat mendorong sektor riil. Di tengah-tengah keterbatasan APBN dan fokus Kemendiknas pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, maka peran perbankan dalam ikut membiayai pendidikan tinggi akan memberi dampak positif yang lebih luas. Bagi saya, lulusan pendidikan tinggi yang baik adalah mereka yang bankable, yang layak mendapat kredit dari bank, termasuk mereka yang mau buka usaha mandiri.

Satu Periode Saja!

dmrosyid — Mon, 23 Aug 2010 22:03:45 +0000

Pada saat suksesi menjadi barang mahal namun tidak menghadirkan janji-janji, dan krisis kepemimpinan di berbagai jenjang dan sektor saat ini, inovasi penting yang perlu direnungkan adalah membatasi masa jabatan penting hanya untuk satu periode saja. Pada saat saya menjual gagasan agar Rektor ITS setelah Pilcarek 2011-2015 ini cukup 1 periode saja, Ruhut Sitompul malah mengajukan ide agar jabatan Presiden SBY diperpanjang hingga 3 periode ! Saya pikir tidak ada ide yang lebih bodoh daripada ide Rohut. Mengapa ?

Pertama dari sudut kaderisasi kepemimpinan, siklus suksesi yang lebih panjang akan menghasilkan pemimpin yang semakin tua. Untuk kasus pemilihan rektor, seorang Pembantu Rektor harus menunggu 8 tahun agar “nyaman” untuk maju sebagai bakal calon rektor. Untuk kasus ITS, pada Pilcarek yang sedang berjalan ini, tidak ada Pembantu Rektor ataupun Dekan yang maju menantang rektor incumbent. Untuk kasus SBY, banyak Menteri yang harus menunggu sampai 10 tahun agar dapat secara “nyaman” (tidak dianggap berkhianat) maju sebagai calon Presiden (Bahkan SBY dianggap berkhianat oleh Megawati, karena SBY adalah mantan mentri Kabinet Megawati). Sebagai Catatan saja, Bung Karno menjadi Presiden RI pada saat berumur 45 tahun ! Presiden-presiden RI yang kemudian justru semakin tua !

Kedua dari sudut politik kantor (office politics), membuka kemungkinan menjabat lagi rentan menimbulkan moral hazards, sehingga suasana kerja tidak kondusif, dan tidak produktif. Para Pembantu Rektor –sebagai potentially will-be rectors- akan “menahan diri” agar tidak terlalu menonjol, karena kalau “menonjol” yang bersangkutan akan tampak “ambisius”. Kebijakan Rektor yang baik juga akan dipersepsi sebagai “sogokan” agar terpilih lagi. Kemudian, banyak program yang seharusnya bisa dicapai dalam 4 tahun, “diperlambat” agar selesai pada periode berikutnya.

Jika ada Wakil (misal wakil walikota atau gubernur, atau presiden), posisi Wakil ini posisi “kursi panas”. Wakil bisa menjadi “musuh dalam selimut” yang menusuk dari belakang, yang membahayakan incumbent. Oleh karena itu, wakil banyak difungsikan sebagai “ban serep”. Dari sudut kepemimpinan, tentu aneh jika ada mantan walikota yang mau menjadi wakil walikota pada periode berikutnya.

Ketiga, incumbence (kepetahanaan) selalu problematik kalu tidak disebut dilematik. Apa alasan seseorang maju lagi sebagai incumbent ? Pertama, privelege yang selama ini dinikmati, serta dorongan orang-orang di sekitar yang “ikut naik” bersama pejabat tersebut yang selama ini menikmati privelege sebagai “lingkar dalam” (inner circle). Kedua, banyak agenda belum diselesaikan ? Pertanyaannya kemudian, mengapa nggak selesai ? Ketiga, justru banyak kesalahan yang perlu diperbaiki ?

Dari perspektif manajemen waktu, pengetahuan tentang adanya “kesempatan kedua” memperlemah upaya yang diinvestasikan untuk “kesempatan pertama”. Dalam banyak studi sudah terbukti, bahwa waktu yang lebih panjang tidak meningkatkan mutu dan produktifitas, tapi malah menurunkannya.

Dari perspektif jabatan sebagai amanah, bahkan jabatan tidak pantas untuk diminta, sebuah jabatan adalah bak “bara api” yang tergenggam di tangan seseorang. Dalam perspektif ini, “memperlama” memegang bara api sama sekali tidak wajar. Seseorang yang sadar betul bahwa jabatan adalah amanah, akan bersegera menyelesaikan tugasnya, dan sekaligus mencari pengganti yang lebih baik dari dirinya sendiri.

Inovasi peraturan suksesi kepemimpinan hanya satu periode saja akan memberi banyak manfaat, tidak saja bagi yang bersangkutan, tapi juga secara kelembagaan. Permainan akan lebih cantik dan sehat, the leadership game is radically changed. Pertama, pejabat akan memanfaatkan kesempatan satu-satunya dengan lebih baik dan fokus. Dia akan segera bekerja dan memperpendek “masa transisi/bulan madu”. Hal ini akan meningkatkan produktifitasnya. Tidak ada lagi basa-basi, no more non-senses.

Kedua, politik kantor akan lebih sehat. Setiap kebijakan yang baik akan dipersepsi secara lebih wajar, tidak terjadi gosip dan kasak-kusuk yang tidak sehat. Para wakil atau pembantu akan bekerja maksimal karena mereka melihat prospek sebagai “the next”. Persaingan produktifitas akan lebih terbuka, dan ini menguntungkan bagi lembaga dan “pelanggan” yang dilayani.

Ketiga, rekrutmen pemimpin akan lebih cepat dan menghasilkan pemimpin yang lebih muda. Mobilisasi vertikal akan dipercepat. Inward-looking-ness (ini penyakit yang banyak menjangkiti lembaga, termasuk perguruan tinggi sekalipun) akan digeser menjadi lebih outward-looking : mantan pejabat akan mempersiapkan diri untuk jabatan yang lebih tinggi (untuk seorang rektor, misalnya, prospek berikutnya adalah menjadi mentri, atau jabatan lain yang lebih menantang), agar tidak menjadi “jago kandang”. Hal ini saya sebut sebagai “tradisi menokohkan” rekan, dan kader muda. Adalah tugas terpenting pemimpin untuk menyiapkan pemimpin berikutnya yang lebih baik dan lebih cepat.

Menutup artikel ini, sebagai dosen saya ingin mengatakan bahwa perguruan tinggi perlu memberi teladan praktek demokrasi yang sehat yang menghasilkan kepemimpinan yang efektif dan bermutu. Di tengah-tengah krisis kepemimpinan saat ini, jika teladan ini tidak dimulai oleh lembaga pendidikan tinggi, siapa lagi yang akan memulai ?

ITS Rectorship Platform

dmrosyid — Tue, 17 Aug 2010 13:56:19 +0000

Ada empat alasan pokok mengapa saya mencalonkan diri menjadi Carek ITS periode 2011-2015. Silahkan unduh file berikut untuk mendapatkan penjelasan terkait keempat komponen rectorship platform yang saya yakini akan menjadikan ITS sebagai model PTN Abad 21 yang meneladankan integritas, teknoprenersip, dan solusi bagi Indonesia.

Tautan Download: Rectorship Platform
(1,38 Mb via mediafire)

atau silahkan baca dalam full screen (dari opsi menu sebelah kiri bawah) melalui yang berikut ini:

Daniel rosyid on rectorship platform

Sekolahrumah (1): Strategi Deschooling dalam Peningkatan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional

dmrosyid — Mon, 31 Aug 2009 00:49:46 +0000

Menanggapi tulisan menarik dari Dewa Gde Satrya berjudul ”Homeschooling untuk Anak Wong Cilik ?” di rubrik ini (Kompas Jatim 20 Juli 2007), saya akan melihat isu sekolah rumah ini dari sudut peningkatan kinerja Sistem Pendidikan Nasional. Arsitektur Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diamanahkan oleh UU Sisdiknas yang berlaku saat ini sebenarnya sudah cukup baik dan memiliki robustness(kemampuan sistem tersebut untuk beradaptasi dalam menghadapi perubahan-perubahan lingkungan) yang cukup. Rancangan Sisdiknas diarahkan untuk membangun good education governance melalui instrumen-instrumen otonomi dan akreditasi sekolah, dan sertifikasi guru. Pemerintah menentukan norma-norma kebijakan dan standar nasional, dan otonomi diberikan hingga ke tingkat satuan pendidikan. Ini semua dimaksudkan untuk mendorong penyediaan layanan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Sayang sekali, program pendidikan nasional yang berlangsung saat ini terbukti justru menggerogoti kinerja sistem pendidikan nasional dan terlalu berorientasi pada sisi penyediaan layanan pendidikan, kurang memperhatikan sisi kebutuhannya. Banyak Peraturan Pemerintah dan Peraturan ataupun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang tidak memperkuat Sistem Pendidikan Nasional. Potret pendidikan nasional masih ditandai dengan formalisme yang luar biasa, bahkan mengarah pada too-much schooling.Otonomi sekolah dan guru dirusak oleh Ujian Nasional yang ikut menentukan kelulusan peserta didik.Sekolah dan guru tidak lagi aktor pendidikan yang dapat dipercaya, bahkan oleh Pemerintah sendiri.

Kewajiban pemerintah untuk memastikan layanan pendidikan yang bermutu melalui akreditasi sekolah praktis tidak berjalan secara baik, dan sertifikasi guru amat terlambat dilakukan. Pemerintah justru menyibukkan diri menagih kinerja belajar peserta didik melalui Ujian Nasional, namun lalai menagih kinerja sekolah melalui akreditasi, dan kinerja guru melalui sertifikasi guru. Kesenjangan sarana dan prasarana sekolah, bahkan antar satuan pendidikan negri, masih amat lebar. Akibatnya, setiap Penerimaan Siswa baru (PSB) berbagai macam pungutan harus dihadapi oleh wali murid. Favouritisme sekolah menjadi gejala yang umum. Timbul kesan yang kuat bahwa sekolah dan guru adalah institusi yang suka ”meminta” (sebuah teladan yang amat buruk bagi murid), bukan institusi yang ”memberi”. Baik SD maupun SMP negeri melakukan berbagai macam seleksi masuk, termasuk seleksi yang didasarkan pada kemampuan keuangan calon peserta didik. Program Wajib belajar 9 tahun di lapangan sama sekali tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. Pendek kata, banyak sekolah-sekolah kita (terutama negeri), yang tidak lagi ”ramah anak”, baik secara intelektual, sosial, maupun finansial. Penyeragaman yang luar biasa akibat didorong oleh Ujian Nasional yang menentukan kelulusan siswa telah mengakibatkan penyeragaman sajian layanan pendidikan : skolastik-akademik. Minat, bakat, dan kemampuan anak yang beragam, dan unik dengan kecerdasan mejemuknya diabaikan secara sistematik. Banyak guru yang tidak memahami tanggungjawab dan etika profesi guru, tidak mampu mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan luwes sehingga gagal membangun pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) boleh dikatakan mandeg di tangan guru-guru yang tidak kompeten ini.Dapat dikatakan bahwa budaya (kultur) birokrasi pendidikan nasional tidak berubah, walaupun struktur-nya sudah dirancang baru. Pemerintah masih sangat berorientasi pada sisi penyediaan layanan pendidikan (supply side). Inipun masih amat jauh dari harapan. Sisi kebutuhan (demand side) pendidikan belum ditangani secara memadai.

Sekolahrumah (2): Kebutuhan Layanan Pendidikan

dmrosyid — Mon, 31 Aug 2009 00:39:32 +0000

Layanan pendidikan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai konsumen jasa pendidikan pada saat ini adalah layanan pendidikan dengan delapan ciri sebagai berikut :

membangun proses belajar yang berpusat pada anak
inovatif dan luwes
dipijakkan pada bakat dan minat anak yang beragam, dan unik, serta multi-cerdas
mendorong kebiasaan belajar yang sehat
membangun kreatifitas, dan tanggungjawab
membangun toleransi
terjangkau secara finansial
relevan dengan kebutuhan peserta didik

Sistem persekolahan yang terbangun saat ini belum mampu menunjukkan ciri-ciri tersebut secara nyata. Bahkan ada kecenderungan negatif atas ciri-ciri tersebut. Sekolah masih terjebak dalam formalisme yang luar biasa, dengan jadwal belajar yang sangat kaku, dan amat berorientasi pada kurikulum dan guru, bukan pada anak. Padahal, seharusnya kurikulum dan guru diorientasikan bagi kepentingan terbesar peserta didik sebagai konsumen dengan kebutuhan yang unik sekaligus beragam. Dengan layanan pendidikan formal seperti ini, saya berani mengatakan bahwa anak jalanan ”beruntung” (blessed in disguise) karena tidak mengalami berbagai macam ”kekerasan” di sekolah, dan pembunuhan kreatifitas.Sistem persekolahan yang kaku ini telah mengakibatkan tingkat putus-sekolah yang tinggi, tidak hanya di kawasan perkotaan, namun terutama justru di daearah pedesaan. Bahkan ada kecenderungan, sekolah justru mengasingkan anak-anak ini dari lingkungan mereka sehari-hari. Karena banyak guru yang tidak berkompeten, KTSP sebagai strategi untuk membangun kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak boleh dikatakan gagal dilaksanakan di lapangan.

Sekolahrumah (3): Strategi Deschooling

dmrosyid — Mon, 31 Aug 2009 00:35:57 +0000

Gejala too-much shooling yang menjadi ciri sistem persekolahan kita saat ini merupakan gejala yang tidak sehat, dan oleh karenanya harus dikurangi. Untuk itu, dapat diterapkan sebuah strategi deschooling, untuk meminjam istilah yang dipakai Ivan Illich dalam spiritnya yang terkenal ”Deschooling Society”. Diharapkan dengan strategi ini, sistem pendidikan nasional kita menjadi lebih lentur, dan memperoleh umpan-balik yang positif untuk meningkatkan kinerja sistem persekolahan formal kita. Sementara mengharapkan perubahan kinerja sistem persekolahan kita saat ini yang tidak ramah anak, Sistem Pendidikan Nasional memberi jalan keluar yang menarik, sekalipun tidak mudah, yaitu sekolahrumah (home schooling). Secara konsep, sekolahrumah pada dasarnya berlangsung sejak anak dilahirkan, dan dilakukan secara informal oleh keluarga. Bahkan, sistem persekolahan sebenarnya merupakan gejala yang relatif baru di Indonesia, terutama sejak Politik Etis Belanda pada akhir abad 19 menjelang abad 20. Banyak tokoh kemerdekaan Indonesia tidak memperoleh pendidikan formal melalui sistem persekolahan sebagaimana yang kita kenal saat ini. Sekolahrumah dapat juga dipahami sebagai implementasi KTSP, dengan satuan pendidikannya bukan sebuah lembaga sekolah formal, namun dapat berupa keluarga, ataupun sekelompok keluarga dalam sebuah kawasan (sekolah rumah komunitas). Layanan sekolahrumah komunitas dapat dikembangkan untuk melayani kebutuhan wong cilik dengan kemampuan ekonomi terbatas. Bahkan, sekolahrumah komunitas dapat dilakukan sebagai strategi mengurangi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagimana dikhawatirkan oleh Dewa Gde Satrya melalui sajian pendidikan anti-KDRT. Sekolahrumah dapat diarahkan untuk memiliki ke-delapan ciri layanan pendidikan yang diharapkan sebagaimana disinggung sebelumnya. Dalam layanan sekolahrumah ini, anak bersama orangtua atau kerabat dekatnya dapat menentukan kurikulum dan jadwalnya secara luwes dengan tetap mengacu pada standar nasional yang cocok dengan kebutuhan peserta didik. Boleh jadi akan dibutuhkan guru yang didatangkan ke rumah pada waktu dan frekuensi yang telah disepakati. Kebutuhan anak untuk melakukan sosialisasi (berteman dan bermain dengan orang lain) dapat dipenuhi dengan berbagai macam cara, baik secara individual maupun secara kolektif (misalkan mengorganisasikan kunjungan ke musem, kebun binatang, atau kebun raya). Pengelolaan sekolah rumah diharapkan akan dapat mendorong penguatan masyarakat yang belajar (learning society) yang telah lama terjebak dalam persepsi bahwa satu-satunya tempat belajar adalah sekolah. Pengelola jaringan sekolah rumah dapat mendorong agar lebih banyak simpul-simpul belajar non-sekolah yang dapat diakses oleh peserta sekolahrumah, serta mengupayakan ujian kesetaraan, jika dibutuhkan oleh peserta.

Penutup

Kecenderungan-kecenderungan penurunan kinerja Sistem Pendidikan Nasional saat ini dapat dikurangi dengan mengembangkan layanan pendidikan alternatif di luar layanan persekolahan saat ini yang cenderung tidak ramah anak, kaku, massal dan tidak relevan. Kelemahan ini dapat dikurangi dengan menerapkan strategi deschooling, antara lain dengan layanan sekolahrumah. Sekolahrumah tidak dimaksudkan untuk mengganti layanan pendidikan berbasis sekolah, namun dimaksudkan sebagai complementary and supplementary education services, sekaligus untuk menjadi umpan-balik bagi sistem pendidikan nasional kita. Peran orangtua dalam layanan sekolahrumah akan lebih menentukan, sehingga memerlukan layanan parent education untuk mendukung pelaksanaan sekolahrumah ini.

danielrosyid.com » pendidikan

Model Bisnis Baru Perguruan Tinggi Indonesia

Related Posts:

Satu Periode Saja!

Related Posts:

ITS Rectorship Platform

Related Posts:

Sekolahrumah (1): Strategi Deschooling dalam Peningkatan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional

Related Posts:

Sekolahrumah (2): Kebutuhan Layanan Pendidikan

Related Posts:

Sekolahrumah (3): Strategi Deschooling

Penutup

Related Posts: