PENDAHULUAN

Ada tiga alasan mendasar mengapa JSS adalah sebuah mega-mubazir, blunder teknologi, dan ekonomi regional untuk “menghubungkan” Jawa-Sumatra. Alasan pertama, secara paradigmatik, JSS adalah turunan paradigma pulau besar yang memandang laut dan selat sebagai pemisah, atau paling tidak semacam sungai besar.  Manusia pulau besar cenderung memaksakan kudanya (untuk zaman sekarang adalah mobilnya) untuk menyeberang. Paradigma kepulauan memandang laut dan selat justru sebagai penghubung (jembatan) alamiah, sedangkan kapal adalah alat angkut yang cocok untuk memanfaatkan daya dukung air laut tersebut bagi muatan yang diangkut kapal-kapal tersebut..

Alasan kedua, secara topologi, jembatan hanya solusi jarak terpendek bagi concave landmass domain yang lahir dari cara berpikir pulau besar. Untuk negara kepulauan, dengan ruang topologi yang jauh berbeda, satu jembatan  justru membentuk artificial concave landmass domain yang problematik karena justru menurunkan connectedness-nya.  Artinya, kehadiran jembatan justru menuntut adanya jembatan tambahan agar connectedness kedua pulau dapat dipertahankan.

Solusinya adalah paradigma kepulauan yang membuka relaxed design domain tanpa mengubah ruang topologi landmass yang sudah ada. Solusi untuk relaxed design domain itu adalah kapal (penyeberangan/ferry), yang teknologi generasi terkininya sudah tersedia dan well-proven. Air laut bersama sistem ferry canggih ini membentuk jembatan alamiah dalam jumlah tak-terbatas sehingga mempertahankan connectedness kedua pulau.

ANALISIS TEKNOMIK

Alasan ketiga adalah alasan-alasan teknomik berikut. Satu Jembatan yang menghubungkan dua pulau, karena concavity permanen yang terbentuk oleh jembatan ini, hanya akan menguntungkan kawasan kaki-kaki jembatan saja. Para spekulan tanah dan tuan tanah yang menguasai kawasan kaki jembatan akan paling diuntungkan.  Solusi ferry  (maju) boleh dikatakan membentuk concavity yang lentur dan dinamik. Artinya, sistem layanan penyeberangan (ferry ro-ro dan demaga) dan pelayaran yang canggih dapat menghubungkan Jawa dan Sumatra di banyak lintasan sehingga Sumatra secara menyeluruh akan memperoleh manfaat yang jauh lebih besar daripada JSS yang akan menguntungkan Lampung dan Banten saja. Kondisi jaringan Trans Sumatra saat ini yang buruk juga akan mengurangi manfaat JSS bagi integrasi pasar di Pulau Sumatra.

Memaksakan truck, atau mobil untuk melintasi Selat Sunda dapat tetap dilakukan dengan jauh lebih efisien dengan kapal ferry yang lebih baik dari layanan ferry yang ada saat ini. Air laut Selat Sunda telah membuat kontur sea-bed Selat Sunda yang kompleks penuh patahan dan palung menjadi tidak relevan, bukan bagi truck atau mobil, tapi bagi kapal ferry. Bagi penumpang, kapal ferry ini adalah jembatan sekaligus mobil/trucknya. Air laut yang tersedia tanpa dibeli, karena sunnatullah mampu mendukung beban muatan yang diangkut truck/mobil, dsb  berapapun banyaknya dengan menggunakan kapal-kapal dengan desain dan besar armada yang tepat. Air laut bersama sistem ferry maju yang tepat akan menjadi jembatan penghubung yang very-cost effective . dengan investasi  10% JSS  saja dan dapat disediakan dalam waktu 3-4 tahun saja,

JSS adalah highly constrained solution karena JSS merupakan kelanjutan kebijakan transportasi yang keliru saat ini yang berat moda-jalan (mobil, sepeda motor, truck, dan bis) individual/privat  yang tidak efisien, polutif, dan meningkatkan ketergantungan pada BBM. Situasi uni-modality saat ini sudah sangat kritis. Indonesia akan semakin terjebak dalam single-mode trap berkepanjangan yang hanya menguntungkan industri mobil (yang masih diimpor). JSS justru akan memberi insentif bagi ketergantungan Indonesia pada moda transport yang buruk ini. Lebih berbahaya lagi adalah bahwa JSS merupakan highly constrained solution dan pengalih perhatian publik oleh Pemerintah yang telah gagal membangun pemerintahan yang efektif di laut –sebagaimana amanat konstitusi yang sudah diamandemen- yang justru merupakan kunci penyelesaian banyak masalah di Indonesia saat ini sebagai negara kepulauan yang berciri Nusantara.

PERBANDINGAN EMPIRIK  BEBERAPA MEGA-PROYEK

JSS sebagai teknologi yang melawan kondisi alamiah Selat Sunda akan harus dibayar dengan mahal sekali yang kemungkinan besar tidak akan pernah terpikul oleh kapasitas fiskal nasional kita dalam waktu 10 tahun lebih ke depan. Perkiraan biaya pembangunan JSS yang diumumkan saat ini adalah Rp. 120T. Berdasarkan pengalaman Jembatan Suramadu dengan panjang 5km saja dan bentang terpanjang hanya sekitar  500m, biayanya membengkak menjadi Rp. 5T dan waktu pembangunannya molor 1 tahun lebih dengan soft loan dari Cina untuk bentang tengahnya. Dari pengalaman Jembatan Suramadu ini, biaya JSS yang 30km dapat mencapai Rp. 180T atau lebih karena harus lebih lebar (6 lajur ), lebih tebal (untuk mengakomodasi track kereta api dan bentang yang jauh lebih panjang), dan pylon (menara) penyangganya lebih tinggi, dan lebih dalam di lingkungan yang secara tektonik dan vulkanik amat aktif. Hubungan antara panjang (bentang) jembatan dan harga pembangunanya jelas bukan linier sederhana, namun paling tidak kuadratik, atau bahkan kubik.

Segmen JSS yang terpanjang akan menuntut bentang suspension bridge yang terlalu panjang (sekitar 3500m) bagi teknologi jembatan yang kita kenal secara global saat ini. Jembatan terpanjang saat ini adalah Jembatan Akashi-Kaikyo di Jepang yang menghubungkan Kobe di Pulau Honshu dan pulau Awaji. Panjang bentangnya 1991m, dan panjang total “hanya” 3911m, clearance 66m, dibangun selama 12 tahun (1986-1998). Sekarang jembatan ini menampung traffic 23000 mobil/hari, dengan tariff toll mencapai Y 2300 (sekitar Rp. 250.000). Jembatan ini tidak mengakomodasi kereta api.

Sementara itu, desain JSS harus mengakomodasi syarat-syarat Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI 1) sebagai sebuah kesepakatan internasional (United Nation Convention on the Law of the Sea -UNCLOS) yang telah kita ratifikasi. Karena kontur sea-bed yang rumit dengan kedalaman yang bervariasi dari -40m hingga -80m lebih, peluang terjadinya ground acceleration hingga 0,3g akibat gempa tektonik, serta ancaman erupsi vulkanik Krakatau, maka rancangbangun dan pembangunan JSS akan amat mahal bagi kemampuan  fiskal nasional RI hingga 10-20 tahun ke depan. Sistem keuangan global yang belum stabil, serta harga baja dan beton yang dapat dipastikan akan terus naik, akan meningkatkan kerentanan pembiayaan JSS dari ancaman financial shocks selama masa konstruksinya yang diperkirakan selama 10 tahun. Kita boleh berharap, masa konstruksi JSS akan molor lebih lama dari yang direncanakan.

Sementara itu, Jembatan Messina yang menghubungkan mainland Italia (Calabria) dengan Messina di pulau Sicilia dibatalkan pembangunannya pada tahun 2006  setelah terjadi debat dan kontroversi bertahun-tahun antara Pemerintah, parlemen, dan masyarakat mainland Italia maupun kelompok-kelompok nasionalis Sicilia.  Bentang tengah jembatan ini akan menjadi yang terpanjang nomor dua di dunia (setelah JSS), yaitu sepanjang 3300m, clearance 65m, dan tinggi pylon mencapai 383m ! Biaya yang direncanakan adalah sebesar Euro 6,1M, atau sekitar Rp. 70T.  Pemerintah Italia (sebelum PM Berlusconni) membatalkan rencana ini karena memandang perbaikan prasarana jalan di P. Sisilia sendiri jauh lebih bermanfaat bagi ekonomi regional Italia sementara ada kekhawatiran yang luas bahwa dana Triliunan Lira akan jatuh ke tangan organisasi kriminal Cosa Nostra dan Ndranghetta.

Banyak proyek-proyek besar di negara-negara maju dan kaya (dengan disiplin waktu dan kapasitas fiskal yang jauh lebih baik dari Indonesia) selalu berakhir dengan cost-over run dan keterlambatan. 2 contoh proyek mercun suar ini adalah the Sydney Opera House dan the Millenium Dome di London.  Sementara itu, terowongan Eropa (Eurotunnel) yang menghubungkan Dover-Calais di bawah English Channel berpanjang 50 km diselesaikan dalam waktu 8 tahun (1986-1994), membengkak biayanya hampir 2 kali lipat (dari perkiraan awal GBP 2600M menjadi GBP 4650M, senilai Rp. 500T!), dan manfaat ekonomi regionalnya amat terbatas, terutama bagi Inggris. Bahkan dilaporkan kondisi Inggris akan jauh lebih baik saat ini jika terowongan ini tidak pernah dibangun sama sekali. Investor-Operator terowongan yang bekerja dengan pola BOOT (Build-Own-Operate-Transfer) mengalami kerugian dan hampir bangkrut karena proyeksi traffic tidak seperti yang diramalkan, dan beberapa kali penutupan terowongan akibat kebakaran di dalam terowongan. Dampak lingkungan terowongan ini juga terbukti negatif.

PERBANDINGAN SOLUSI (Benefit/Cost)

Di tingkat teknomik, JSS jelas-jelas inferiror dibanding sistem ferry maju. Dari perbandingan di atas terlihat bahwa solusi Ferry maju memberikan Benefit/cost ratio yang paling baik, terutama menghindarkan Indonesia dari jebakan uni-modaliity yang tidak efisien dan polutif, serta privat sehingga secara umum tidak sustainable. Dapat dilihat bahwa paradigma kepulauan membuka sebuah relaxed design solution yang lebih cost-effective berupa armada dan dermaga  ferry maju dengan beban pembiayaan yang lebih ringan dan adil bagi mayoritas daerah/kawasan di Indonesia. Secara topologi, solusi sistem ferry membentuk ruang Jawa-Sumatra yang  lebih compact dan well-connected.  Sebagai perbandingan adalah sistem ferry Yunani untuk kawasan Agean Sea yang sangat luar biasa untuk ekonomi dan pariwisata Yunani. Pariwisata Selat Sunda jelas akan terbangun baik justru dengan sistem ferry maju, bukan dengan JSS.

Tahapan pemilihan konsep merupakan tahapan amat penting dan berdampak jangka panjang, namun dengan informasi yang bersifat kualitatif dan terbatas. Dari analisis kualitatif,dan  konseptual di atas, dapat disajikan sebuah tabel perbandingan atas berbagai solusi untuk menghubungkan Jawa-Sumatra sebagai berikut :

Tabel 1. Perbandingan 3 Opsi Solusi Untuk Selat Sunda

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Solusi JSS dengan demikian merupakan solusi yang tidak layak. Anggaran yang tersedia dari kapasitas fiskal yang terbatas dapat dipakai untuk meningkatkan cakupan dan mutu Trans-Sumatra sehingga integrasi pasar domestik di Sumatra dapat diwujudkan dengan biaya yang jauh lebih murah, terutama yang berbasis rel (kereta api), bukan toll road, hingga ke pelabuhan-pelabuhan. Pengembangan infrastruktur serupa bagi pantura Pulau Jawa akan memberi dampak ekonomi regional yang amat signifikan.

Kebijakan yang dihasilkan dari cara pandang benua/pulau besar yang tidak bersahabat dengan taqdir alamiah kita sebagai Negara kepulauan akan berpotensi selalu memaksakan solusi moda-tunggal jembatan untuk Indonesia yang kepulauan ini. Yang paling diuntungkan dengan solusi jembatan adalah para spekulan dan tuan tanah yang menguasai lahan di kawasan kaki-kaki jembatan. Jika cara pandang ini dipertahankan terus, kita boleh khawatir bahwa agenda untuk mempromosikan infrastruktur multi-moda dengan membangun pemerintahan di laut yang efektif akan semakin terbelakangkan. Dengan kondisi uni-modality yang semakin kritis saat ini, dan sumberdaya kepulauan yang terbengkalai, kita tidak saja tidak memiliki masa depan,  keutuhan negara-bangsa ini juga dipertaruhkan.

Sayang sekali, program pendidikan nasional yang berlangsung saat ini terbukti justru menggerogoti kinerja sistem pendidikan nasional dan terlalu berorientasi pada sisi penyediaan layanan pendidikan, kurang memperhatikan sisi kebutuhannya. Banyak Peraturan Pemerintah dan Peraturan ataupun Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang tidak memperkuat Sistem Pendidikan Nasional. Potret pendidikan nasional masih ditandai dengan formalisme yang luar biasa, bahkan mengarah pada too-much schooling.Otonomi sekolah dan guru dirusak oleh Ujian Nasional yang ikut menentukan kelulusan peserta didik.Sekolah dan guru tidak lagi aktor pendidikan yang dapat dipercaya, bahkan oleh Pemerintah sendiri.

Kewajiban pemerintah untuk memastikan layanan pendidikan yang bermutu melalui akreditasi sekolah praktis tidak berjalan secara baik, dan sertifikasi guru amat terlambat dilakukan. Pemerintah justru menyibukkan diri menagih kinerja belajar peserta didik melalui Ujian Nasional, namun lalai menagih kinerja sekolah melalui akreditasi, dan kinerja guru melalui sertifikasi guru. Kesenjangan sarana dan prasarana sekolah, bahkan antar satuan pendidikan negri, masih amat lebar. Akibatnya, setiap Penerimaan Siswa baru (PSB) berbagai macam pungutan harus dihadapi oleh wali murid. Favouritisme sekolah menjadi gejala yang umum. Timbul kesan yang kuat bahwa sekolah dan guru adalah institusi yang suka ”meminta” (sebuah teladan yang amat buruk bagi murid), bukan institusi yang ”memberi”. Baik SD maupun SMP negeri melakukan berbagai macam seleksi masuk, termasuk seleksi yang didasarkan pada kemampuan keuangan calon peserta didik. Program Wajib belajar 9 tahun di lapangan sama sekali tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh. Pendek kata, banyak sekolah-sekolah kita (terutama negeri), yang tidak lagi ”ramah anak”, baik secara intelektual, sosial, maupun finansial. Penyeragaman yang luar biasa akibat didorong oleh Ujian Nasional yang menentukan kelulusan siswa telah mengakibatkan penyeragaman sajian layanan pendidikan : skolastik-akademik. Minat, bakat, dan kemampuan anak yang beragam, dan unik dengan kecerdasan mejemuknya diabaikan secara sistematik. Banyak guru yang tidak memahami tanggungjawab dan etika profesi guru, tidak mampu mengembangkan proses pembelajaran yang inovatif dan luwes sehingga gagal membangun pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) boleh dikatakan mandeg di tangan guru-guru yang tidak kompeten ini.Dapat dikatakan bahwa budaya (kultur) birokrasi pendidikan nasional tidak berubah, walaupun struktur-nya sudah dirancang baru. Pemerintah masih sangat berorientasi pada sisi penyediaan layanan pendidikan (supply side). Inipun masih amat jauh dari harapan. Sisi kebutuhan (demand side) pendidikan belum ditangani secara memadai.

1. membangun proses belajar yang berpusat pada anak
2. inovatif dan luwes
3. dipijakkan pada bakat dan minat anak yang beragam, dan unik, serta multi-cerdas
4. mendorong kebiasaan belajar yang sehat
5. membangun kreatifitas, dan tanggungjawab
6. membangun toleransi
7. terjangkau secara finansial
8. relevan dengan kebutuhan peserta didik

Sistem persekolahan yang terbangun saat ini belum mampu menunjukkan ciri-ciri tersebut secara nyata. Bahkan ada kecenderungan negatif atas ciri-ciri tersebut. Sekolah masih terjebak dalam formalisme yang luar biasa, dengan jadwal belajar yang sangat kaku, dan amat berorientasi pada kurikulum dan guru, bukan pada anak. Padahal, seharusnya kurikulum dan guru diorientasikan bagi kepentingan terbesar peserta didik sebagai konsumen dengan kebutuhan yang unik sekaligus beragam. Dengan layanan pendidikan formal seperti ini, saya berani mengatakan bahwa anak jalanan ”beruntung” (blessed in disguise) karena tidak mengalami berbagai macam ”kekerasan” di sekolah, dan pembunuhan kreatifitas.Sistem persekolahan yang kaku ini telah mengakibatkan tingkat putus-sekolah yang tinggi, tidak hanya di kawasan perkotaan, namun terutama justru di daearah pedesaan. Bahkan ada kecenderungan, sekolah justru mengasingkan anak-anak ini dari lingkungan mereka sehari-hari. Karena banyak guru yang tidak berkompeten, KTSP sebagai strategi untuk membangun kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak boleh dikatakan gagal dilaksanakan di lapangan.

Penutup

Kecenderungan-kecenderungan penurunan kinerja Sistem Pendidikan Nasional saat ini dapat dikurangi dengan mengembangkan layanan pendidikan alternatif di luar layanan persekolahan saat ini yang cenderung tidak ramah anak, kaku, massal dan tidak relevan. Kelemahan ini dapat dikurangi dengan menerapkan strategi deschooling, antara lain dengan layanan sekolahrumah. Sekolahrumah tidak dimaksudkan untuk mengganti layanan pendidikan berbasis sekolah, namun dimaksudkan sebagai complementary and supplementary education services, sekaligus untuk menjadi umpan-balik bagi sistem pendidikan nasional kita. Peran orangtua dalam layanan sekolahrumah akan lebih menentukan, sehingga memerlukan layanan parent education untuk mendukung pelaksanaan sekolahrumah ini.

Adalah tugas universitas, bukan tugas mahasiswa-mahasiswanya, untuk memberi peringatan dini terhadap berbagai ancaman bencana sosial, budaya, ekonomi, dan politik tersebut, sebelum semuanya sudah menjadi begitu buruk sehingga langkah-langkah perubahan menjadi efektif dan berbuah kebaikan. Saya menilai, selama 40 tahun terakhir ini, universitas semakin menurun perannya sebagai agen perubahan (agent of change) –yang memprakarsai perubahan-perubahan penting-.

Mengapa perguruan tinggi ? Karena perguruan tinggi memperoleh hak istimewa memberi gelar sarjana, magister, dan doktor yang hanya dimungkinkan secara terhormat dan terpercaya bila lembaga ini mengembangkan kebebasan akademik. Implikasinya adalah, perguruan tinggi harus mempertahankan posisinya yang bebas, dan obyektif, serta kritis. Sesungguhnya, inilah yang menjadi dasar etika intelektual (ilmiah) yang membuat perguruan tinggi dihargai : perguruan tinggi tidak boleh mengabdi pada bohirnya (Pemerintah yang memberikan anggaran melalui APBN), namun harus menomorsatukan kebenaran, dan kemaslahatan masyarakat. Fungsi peringatan dininya dipupuk melalui kekuatannya menyuarakan kebenaran melalui penelitian dan pendidikan yang bermutu.

Perguruan-perguruan tinggi semakin inward-looking, terasing dengan dunia di sekitarnya, kehilangan relevansi, dan kepekaan serta daya kritis yang diperlukan bagi peran sebuah agen perubahan dan sistem peringatan dini. Perguruan-perguruan tinggi semakin asyik dengan berbagai macam proyek Pemerintah dan swasta sehingga hampir-hampir melupakan perannya sebagai agen perubahan. Bahkan, perguruan tinggi menjadi bagian dari kemapanan (status quo). Kampus-kampus pun semakin berpikir pragmatis, jangka pendek, dan gagal menjadi pemandu mahasiswa ke masa depan.

Namun kegagalan perguruan tinggi ini sebenarnya tidak mengagetkan, karena pendidikan nasional kita telah gagal membangun sekolah dan kampus yang melahirkan manusia-manusia kreatif yang memprakarsai perubahan. Sentralisasi pembangunan pendidikan berpuluh tahun telah secara efektif meruntuhkan prakarsa-prakarsa local. Bahkan melalui Ujian Nasional yang diposisikan sebagai penentu kelulusan peserta didik, Pemerintah telah menghancurkan profesi guru sebagai model manusia kreatif bagi peserta didik.

Bahwa pendidikan kita gagal dapat dengan mudah kita lihat dari nasib IKIP. Sebelum berubah menjadi berbagai Universitas Negeri, IKIP dalam keadaan hidup segan mati tak mau. Setelah perubahannya menjadi Universitas, kematian IKIP diresmikan. Profesi guru tidak lagi sebuah profesi yang dibanggakan, dan diminati oleh mereka yang paling berbakat.
Bahkan harus dikatakan, bahwa IKIP dan berbagai metamorfosisnya kemudian, gagal menyuarakan perubahan kebijakan pendidikan yang keliru saat ini. Sementara itu, PGRI, bukanlah asosiasi profesi guru yang diperhitungkan sama sekali.

Pendidikan nasional juga gagal ketika gagal membangun budaya membaca yang sehat. Kita meloncat dari budaya pra-literer ke budaya menonton TV, melupakan tugas membangun budaya membaca yang diperlukan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan menggagas. Budaya jam karet merupakan bukti bagaimana masyarakat yang tidak membaca gagal mengapresiasi gagasan abstrak seperti waktu. Tidak disiplin waktu dan ketidakpekaan waktu merupakan sumber keterbelakangan Indonesia, dan resistensi manusia Indonesia terhadap perubahan.

Pendidikan nasional juga gagal membangun Indonesia sebagai negeri kepulauan yang bercirikan Nusantara. Geo-arsitektur Indonesia yang bersifat kepulauan tropis ini unik, dan harus dipandang sebagai taqdir alamiah bangsa ini. Cara pandang benua yang diwariskan penjajah dan diteruskan oleh sistem pendidikan kita saat ini telah membuat ruang kehidupan (lebensraum) bangsa ini seolah hanya sebuah pulau besar, sehingga kita mengabaikan keluasan laut kita serta mentelantarkan penguasaan kompetensi yang diperlukan bagi sebuah negeri maritim yang kuat. Membangun sebuah negeri bahari tidak bisa diserahkan kepada institusi yang menangani teknologi kelautan dan perikanan saja seperti sekarang ini terjadi. Kita membutuhkan pendidikan dan penelitian sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang menyediakan sumberdaya manusia yang berkompeten untuk mengubah kelimpahan laut Nusantara ini menjadi kekuatan kemakmuran.

Upaya-upaya untuk membangun sistem pendidikan nasional yang lebih menghargai prakarsa-prakarsa lokal telah dimulai, namun justru dihambat oleh kebijakan pendidikan yang tidak konsisten, terutama kebijakan Ujian Nasional yang diposisikan sebagai penentu kelulusan peserta didik. Seharusnya Pemerintah memusatkan perhatian pada perbaikan kinerja penyedia layanan pendidikannya terlebih dahulu (perbaikan infrastruktur dan manajemen sekolah melalui akreditasi, dan perbaikan kinerja guru melalui sertifikasi guru), bukan malah menagih kinerja peserta didik sebagai konsumen jasa pendidikan.

Perjuangan kampus-kampus PTBHMN untuk pembiayaan pemerintah melalui skema block grants masih terganjal pada kebijakan keuangan yang masih melestarikan ketergantungan PTBHMN tersebut pada birokrasi. Gelombang reformasi yang setelah hamper 10 tahun berlangsung tidak dirasakan buahnya kecuali ketidakpastian, dan kekacauan serta keputusasaan yang luas, masih belum diikuti oleh kebijakan yang konsisten untuk memperkuat sistem pendidikan nasional kita. Reformasi mendasar harus dimulai dari sekolah dan kampus sebagai tempat penyemaian gagasan perubahan, tidak di tempat lain. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang lugas untuk mengembalikan peran pendidikan yang menginspirasikan perubahan, dan sekolah sebagai agen-agen perubahan, serta kampus sebagai sistem peringatan dini. Jika kita gagal lagi, kita niscaya akan mengalami berbagai krisis dan bencana lagi.

Demi waktu,
Sungguh manusia dalam keadaan merugi,
Kecuali mereka yang beriman dan beramal shalih, dan
Saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran
- Al Qur’an, Surat al ‘Asr

Ini adalah orasi yang disampaikan pada dies natalis ITS
1. Pendahuluan
2. Pendidikan Gagal Membangun Bangsa yang Berdisiplin
3. Pengertian dari Waktu dan Mengapa Ia Penting
4. Implikasi Merusak Ketidakpekaan Waktu
5. Pendidikan Liberal Arts: Membangun Kepekaan Waktu
6. Catatan Untuk ITS
7. Penutup

Dalam empat bulan terakhir ini, Presiden SBY dalam dua kesempatan berbicara di Universitas Airlangga dan Universitas Padjajaran mewacanakan tentang Transformasi Indonesia 2030. Dalam dua kesempatan tersebut, Presiden menyitir sebuah laporan menarik yang dipublikasikan oleh Goldman Sachs, sebuah perusahaan konsultan global, yang meramalkan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang penting dalam 20-40 tahun ke depan. Menurut ramalan Goldman Sachs tersebut Indonesia pada tahun 2050 bakal menjadi salah satu negara the Big-7, yaitu Brazil, Rusia, India, China, Amerika Serikat, Turki, dan Indonesia. Yang paling menonjol dalam thesis Jim O’Neil (senior economist pada Goldman Sachs Investment Bank) ini adalah transformasi di China dan India, sehingga keduanya disebut Chindia. Kebesaran Negara-negara ini dilihat dari pendapatan perkapita penduduk tujuh tertinggi di dunia meninggalkan tidak saja Taiwan, dan Korea Selatan, namun juga Jepang, Jerman, Perancis, dan Inggris. Ramalan-ramalan ini dipijakkan pada kecenderungan-kecenderungan ekonomi, politik, dan demografi pada ke-tujuh negara tersebut.

Kemungkinan besar berdasarkan proyeksi-proyeksi ini, pada pertengahan 2007 ini PM Abe (saat itu) dari Jepang , dan PM Putin dari Rusia segera mengunjungi Indonesia untuk membangun sebuah kemitraan bilateral strategis. Kedua negara raksasa ini menyadari betapa pentingnya Indonesia dalam percaturan internasional di masa depan, serta sebagai pasar bagi produk-produk mereka. Jepang yang telah lama ”meninggalkan kartu Asia” dengan menjadi sekutu dekat AS –untuk tidak menyebut boneka AS- segera tergopoh-gopoh melihat pengaruh Cina yang semakin meningkat di kawasan ini. Rusia segera menggunakan sentiman historisnya untuk mendekati Indonesia sebagai ”teman lama”, termasuk menawarkan teknologi pertahanan, sejak teknologi pesawat terbang, hingga roket. Bahkan direncanakan akan dibangun fasilitas peluncuran roket di Papua oleh Rusia.

Pertanyaannya adalah : apakah Indonesia benar-benar pada sekitar tahun 2050 akan berhasil mentransformasikan diri menjadi anggota the Big-7 ini dengan pengaruh ekonomi, budaya, dan politik yang tidak bisa lagi diremehkan ? Apa yang harus dilakukan oleh Indonesia untuk itu ? Orasi ini berpandangan bahwa prestasi Indonesia di tahun 2050 ini bukan merupakan sesuatu yang boleh taken for granted. Orasi ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Segera harus dicatat, bahwa sejarah peradaban manusia telah dengan jelas menunjukkan kepada kita, bahwa kekayaan sumberdaya alam (modal alam), warna kulit, dan kecerdasan intelektual sumberdaya manusia semata tidak menentukan keberhasilan sebuah bangsa menjadi bangsa yang maju, makmur, dan berpengaruh. Angka kemiskinan Indonesia masih amat tinggi (20-30%, mencapai sekitar 37 juta penduduk per Juli 2007) diikuti dengan kekurangan gizi dan keterbelakangan kecerdasan (lihat Gambar 1). Sebuah bangsa lebih membutuhkan modal buatan yang disusun dari sikap, disiplin, integritas, kemauan bekerja keras, kepatuhan pada hukum dan peraturan, penghargaan kepada hak-hak orang lain, dan kegairahan untuk melakukan perbaikan terus menerus agar menjadi bangsa yang maju dan makmur.

Gambar 1 . Kemiskinan dan Keterbelakangan di Ponorogo

(sumber : Kompas, Rabu 3 Oktober 2007)

Memperkuat modal buatan tidak saja kunci bagi Singapura dan Jepang, serta bangsa-bangsa lain yang miskin sumberdaya alam, tapi juga kunci bagi Indonesia yang diberkati dengan sumberdaya alam melimpah tapi terbatas. Penguatan modal buatan ini merupakan strategi pembangunan Indonesia untuk tumbuh berkelanjutan sambil mengurangi tingkat eksploitasi alam yang kini sudah tampak berlebihan sehingga mulai mengancam ekosistem kita.

Kunci penguatan modal buatan ini adalah pendidikan, dan untuk abad informasi ini, sebagaimana dikemukakan oleh Sir Ken Robinson, adalah pendidikan yang menumbuhkembangkan kreatifitas. Hanya manusia kreatif yang mampu bertahan dalam perubahan cepat multi-dimensional yang dibawa oleh kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi..

Namun demikian segera harus dicatat, bahwa pembangunan pendidikan Indonesia saat ini telah gagal menghasilkan modal buatan (manusia kreatif) yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju. Alih-alih pendidikan menghasilkan modal buatan, pendidikan yang tidak berorientasi mutu, miskin ranah, miskin kecerdasan, justru telah menghancurkan modal alami kita sendiri, dan menjadi liability karena melahirkan warga yang tidak memiliki kapasitas kreatif yang dibutuhkan. Oleh karena itu pendidikan sebagai a cradle of civilization yang akan menjadi kunci penentu keberhasilan transformasi Indonesia 2050 perlu direorientasikan untuk berperspektif mutu, menjangkau pengembangan kompetensi manusia dengan spektrum yang lebih luas yang dipijakkan pada seluruh kecerdasannya yang majemuk. Pendidikan yang miskin ranah, serta mengerdilkan kreatifitas tidak saja sebuah pemborosan, bahkan akan menghasilkan manusia yang gagal.