Berikut adalah buku yang kami buat untuk memperingati wafatnya Ratna, istri dan ibu dari empat anak saya yang telah pergi menghadap Penciptanya pada 18/4/2012 yang lalu. Kami tidak mengira Ratna harus meninggalkan kami secepat itu. Mungkin Allah terlalu mencintainya sehingga memanggilnya mendahului kami saat usianya masih amat muda.

Ya Allah, ampunilah Ratna, kasihilah dia, maafkanlah dia, lapangkanlah kuburnya, dan muliakanlah dia saat kebangkitannya kelak. Aamiin.

Unduh bukunya (ukuran = 7mb)

Sekolah hanyalah makan siang di warung dekat rumah. Masih ada sarapan dan makan malam di rumah untuk anak- anak kita.Tesis Ivan Illich makin terbukti bahwa pendidikan universal justru akan diuntungkan oleh agenda mengurangi perse- kolahan atau deschooling melalui pengembangan Jejaring Belajar yang lentur dan non-formal.

Sungguh mengherankan justru di saat paradigma sekolah semakin tidak relevan di abad 21, Kemendikbud seolah memasang taruhan besar masa depan bangsa ini di atas kurikulum sekolah. Masa depan bangsa ini tidak ditentukan oleh persekolahannya, tapi oleh pendidikannya. Kegagalan membedakan keduanya bisa berakibat melumpuhkan seperti menyamakan kesehatan dengan pelayanan kesehatan oleh rumah sakit.

Wacana tentang Kurikulum 2013 yang sok penting dan genting oleh Kemendikbud tidak saja ilusif tapi juga menyesatkan. Menyesatkan karena wacana tersebut telah mengubur masalah pendidikan kita yang lebih mendasar tapi dibiarkan saja terbengkalai : guru yang tidak kompeten dan tata kelola pendidikan yang buruk. Kurikulum 2013 semakin merampas kewenangan daerah dalam mengelola pendidikan, melemahkan manajemen berbasis sekolah, mendegradasi prakarsa dan kemandirian guru, serta memperburuk ketidakpercayaan Kemendikbud pada guru sete- lah kewenangan profesionalnya dikerdilkan oleh kebijakan Ujian Nasional yang ikut menentukan kelulusan.

Ilusif karena prestasi pendidikan seseorang tidak hanya ditentukan oleh di mana kita bersekolah, apalagi oleh kurikulum. Prestasi pendidikan kita lebih banyak ditentukan oleh sikap pribadi yang dibentuk sejak dilahirkan di rumah oleh keluarga, serta pengalaman hidup dengan semua pahit getirnya di luar sekolah. Inilah yang saya ibaratkan pendidikan keluarga di rumah sebagai sarapan dan makan malam kita, sementara bersekolah hanya makan siangnya saja. Pribadi sukses tahu persis bahwa sarapan ber- sama keluarga yang disiapkan Ibu di rumah jauh lebih penting daripada makan siang.

Perbaikan mutu pendidikan tidak mungkin diserahkan pada sekolah, apalagi pada kurikulumnya. Peningkatan pendidikan yang penting justru dengan memperkuat keluarga. Upah buruh yang rendah adalah an- caman serius atas kemampuan keluarga di rumah menyediakan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan sikap dan karak- ter anak.

Sementara itu pendidikan bisa terjadi di mana saja, tidak hanya di sekolah. Pembentukan sikap peduli, toleran, bersih dan disiplin justru banyak dibentuk dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Bis yang bersih, aman, datang dan pergi tepat waktu, dengan sopir yang ramah, serta obrolan akrab antar sesama penumpang adalah pendidikan kewarganegaraan yang jauh lebih efektif dan bermakna dari pada kuliah Pancasila dan kewargane- garaan satu semester.

Kurikulum hanya resep makan siang. Bahkan bukan makan siangnya. Menu yang akan tersaji masih akan ditentukan oleh ketersediaan bahan-bahan masakan yang bermutu, serta kompetensi kokinya. Di samping itu, anak yang sudah sarapan dengan gizi yang cukup, tidak terlalu membutuhkan makan siang. Hanya anak-anak yang tidak diberi sarapan di rumah yang cukup lapar untuk menyantap makan siang seragam di sekolah yang bisa amat membosankan.

Untuk anak yang sehat dan bersarapan dengan baik, menu makan siang yang sederhana tidak akan bermasalah. Hanya anak yang sakit dan berkebutuhan khusus yang membutuhkan diet makan siang yang njlimet dan rinci yang dirancang oleh teknokrat ahli. Anak yang sehat tidak membutuhkan diet rinci semacam itu.

Kurikulum 2013 terlalu rinci. Ini meremehkan kecerdasan anak-anak, dan menghambat prakarasa inovasi guru untuk melakukan adaptasi secara ruang, waktu dan pribadi anak yang unik. Kurikulum 2013 akan menyebabkan penyeragaman yang masif yang justru meminggirkan keberagaman. Mengatakan bahwa “guru akan dipermudah, tidak perlu menyiapkan Lesson Plan” justru jebakan berbahaya yang akan melemahkan kemandirian dan meningkatkan ketergantungan guru. Pembinaan guru yang baik justru dengan memberi mereka tantangan-tantangan, bukan memperluas zona nya- man mereka.

Wacana publik oleh Kemendikbud tentang Kuriku- lum 2013 sebagai taruhan besar mencerminkan pemujaan berlebihan pada persekolahan. Harus segera disadari bahwa masa depan bangsa ini terletak pada kekuatan keluarga di rumah, bukan pada warung dekat rumah yang disebut sekolah. Resep diet makan siang canggih ala Jakarta tidak akan berpengaruh banyak pada kesehatan anak kita, selama mereka men- dapatkan sarapan yang bergizi.

Abstract

The school walls are collapsing against the waves of the internet which disrupts all games, including education. Universal public education can never be achieved by the school system which was designed, conceived and structured for a different age in the past. A well-crafted curriculum in schools can never be effective to improve education. Both schools and teachers are to adapt themselves for the new landscape or otherwise perished because of irrelevance. A deschooling agenda through a flexible learning webs as proposed by Illich 40 years ago are increasingly feasible, doable, promising, and attractive for Indonesia’s future public education to ensure a demographical bonus in the next 20-40 years.

 

 
Introduction

Recently, the Ministry of Education and Culture (MoEC) has launched a new policy initiative for a new curriculum in 2013. It was claimed to be a major improvement to the former Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006, and also a direct response to the poor results of Indonesian pupils performance in the most recent Programme in International Student Assessment (PISA), Trends in International Math and Science Studies (TIMSS), and Programme in International Reading and Literacy Study (PIRLS). Indonesian pupils performed badly in maths, science, and reading. Most of them are not well-equipped with the skills needed in the 21st century such as critical and higher order thinking.

This is the most recent MoEC attempts to improve Indonesian education by engineering a new, “improved” curriculum. It seems that every new minister of MoEC has the habit of making a new curriculum policy in the hope to improve education. There is in Indonesia a notorious saying “Ganti Mentri Ganti Kurikulum” meaning “New Minister New Curriculum”. This short paper will show that this most recent attempt, like the previous ones, will be doomed to fail to deliver good public education, espescially in the waves of the internet.

Every country on earth are now reforming their public education. The problem is they are doing it by doing what they have done in the past (Robinson, 2010). They want to prepare their children for the future by doing what they have done in the past through the school system. During the last few decades, it becomes increasingly evident that the school system has benefitted only for some. A few has done wonderfully, but many have not, even marginalised.

Engineering a new curriculum is based on the strong believe in the school system. In other words, the curriculum policy is derived from a school paradigm. This paper will argue that the school paradigm is now obsolete, and even a “cleverly crafted curriculum by experts right at the top in Jakarta” will not help deliver the needed public education to ensure a demographical bonus in the next 20-40 years.

Learning : Essence of Education

Education is substantially more of learning issue than schooling, or even teaching. With the internet becoming ubiquitous, learning will require less schooling. If learning is a process of making sense of experiences and practices, learning as a cycle is basically composed of four basic activities that do not necessitate school to happen.

The first is reading as information acquisition (this includes seeing and listening). The second is experiencing or practicing as a means to prove information that have been acquisited. The third is writing as a means of innovating to what have been experienced or practiced. The fourth is speaking as a means to communicate of the innovation to other members of the community. Through this learning cycle, practices are continuously improved, and better tradition emerges.

What we need now is therefore not a larger and much more resource-absorbing school system with improved standards. On the contrary, what we actually need is a deschooling agenda in which learning opportunities are made much more accessible for the general public to flexibly benefit from.

The School System

As Robinson has stated (2010), the school system was clearly a revolutionary idea to educate the public at the beginning of the industrial revolution in the 17-18th century England. The school system was aimed primarily to prepare the young from working class families to labour in factories. When it was introduced in the East India (Indonesia during the Dutch colonization) in the late 19th century, the school system was established to recruit clerks to work for the colonial Dutch.

The school is organised using a production line, batch processes, and standardization mentality. Pupils are grouped according to their ages. Subjects (science, maths, literature, arts and phisical education) are taught independently in classes. Pupils undergo a designed learning process called curriculum.

There was no school system before the 19th century Indonesia. There were only pesantrens that provides diversed aspects of islamic teachings in a non-formal or informal settings. The pesantren was more “organic” than a school system in that santri works during the days, and learns in the afternoon. There was no clear-cut separation between the pesantren and its surrounding community.

In Europe and the USA, university tradition was older than the school system. They focused more on liberal arts (Rosyid, 2011). Both Oxford and Cambridge preceded the school system in England. Harvard is now entering its 400 years. Al Azhar in Egypt is now about a millenia of age. Peoples practically educated themselves informally at home and learnt certain vocational skills through informal internship before a very few of them managed to be admitted into university. The rich few might go to Jesuit schools to learn academically in theology, philosophy, arts or maths.

There was a time when no school system existed but the society was not necessarily less educated compared to a “schooled” society which we proudly call as modern. The long tendency of schools to radically monopolize education has made our society suffered a certain level of school addiction. This is ethically unacceptable.

Good public education can never be achieved through a school system (Illich, 1971). Illich even postulated that public education will benefit from a deschooling agenda : less schooling will lead to more education available for the general public to benefit from. Empirical evidence in a modern Indonesia at least proves Illich’s postulates.

The school, espescially public schools as a nation-wide franchised education provider, has imposed a radical monopoly – to use Illich’s phrase- in the education market. It even takes away education from families at home. Families become increasingly dependent on schools to educate their children. The strategic mistake of schools are their strong tendencies to send messages and to pretend that they are the only place for education. Poor children who cannot afford to go to schools lost their self-respects thinking that they are not educated.

Kurikulum 2013

The newly proposed curriculum as a whole is a peak sign of schoolism currently idolized by the MoEC. Combined with standardized test policy of National Exam (Ujian Nasional), this schoolism idolatery cannot be worse. The MoEC consistently claimed that the new curriculum is a major and much better shift from the existing KTSP.

Upon a closer observation, the Kur2013, however, is potentially recentralizing education sector, weakening school-based management and the role of teachers as professional, and worst of all, worsening the distrust by MoEC to teachers. Even the public discourse of the Kur2013 has effectively buried more fundamental education problems in Indonesia : significant teachers’ incompetence, and poor education governance. The process of the curriculum policy itself is a clear proof of poor governance : supply-driven, demand-insensitive, and central executive-heavy.

Changing curriculum and rising standards to improve education are powerful myths of the 20th century, if not misleading illusions. Upon a critical analysis, Kur2013 is actually nothing more than a tight diet receipt for a daily lunch in nearby warung. Kur2013 strongly assumes that by taking the diet faithfully, children from small villages surrounding Merauke in Papua and from a very urbanised Malang in East Java will be equally healthy and productive. This is total nonsense.

Why? First, the cook at the warung may not be competent to process the receipted menu. Some of the ingredients may be difficult to find locally, or it can only be provided from Jakarta.

Second, the cook may behave erratically, with dirty hands and plates, and the eating table is messy. The cooking utensils may also be cracky to be used properly.

The third, the children may have taken much better mother-prepared breakfast before going to schools. At dinners, at birthday parties and at community gatherings they may take other much different menus. They may also take snacks while watching TV.

Normal pupils with average intelligence do not need well-designed curriculum. Not so intelligent and disadvantaged children may need them. A rigid, well-crafted curriculum somehow under estimates the sophistication of intelligent, highly adaptive children as a learning organism created by God as “the best creation”.

A much simpler and generic “4 sehat 5 sempurna” curriculum will therefore do the work : a not-so-well detailed and crafted curriculum will do no harm to public education. Ample opportunities for utilizing local resources and in-promptu innovations are encouraged. Even with lauzy teachers, well-fed, smart and healthy children will survive their lives. Poorly serviced lunch does not matter much for well-brekfasting children.

Learning webs

We have to take back education from the monopolizing schools. Once education is understood as schooling, it becomes scarce resources by definition. More schools will lead to less education.

With the internet becomes more and more available at affordable cost, learning through the webs becomes increasingly more feasible and doable. When Illich introduced a learning webs as alternative to the school system in early 1970-s, the internet was then not available if not unthinkable. His revolutionary idea was considered to be too difficult to implement at that time. Now, entering the second decade of the 21st century the situation has changed so much that a learning webs will potentially serve public education better than the school system.

A learning webs is a network of learning nodes in which schools are some of those nodes. Any individual and institutions (such as clinics, shops, workshops, cafes, radios, recording studios, trained mechanics, practicing engineer, etc.) may form other nodes in the webs. Every body can learn from the webs in a non-formal, or even informal settings. Learning programs are flexibly developed individually by a typical learner after a discussion with a suitable learning partner. If costs are incurred, a coupon is issued to be reimbursed and paid by a local education authority. A system of accreditation and sertification may be needed if requested by typical learners but are dealt with non-formally.

Concluding Remarks

The 200 years age school system will soon be resided by a rising internet-based learning webs. A learning society is clearly more feasible in a learning webs setting. Teachers are to adapt themselves in order to stay relevant. Ever-changing school curriculum is increasingly irrelevant to improving education, and if this implicate major resources from state funding, the policy can be judged a waste of tax payers money and therefore unaccountable. The cronical formalism in education enforced by the school system need to be limited if not terminated in the near future through deschooling. This will benefit future public education.

References

1. Illich, Ivan “Deschooling Society”. Harper and Row. 1971

2. Mullis, Ina VS, Martin, M.O, Fay, Pierre, and Drucker, K. “PIRLS 2011 International Results in Reading”, Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS). 2012

3. Robinson, Sir Ken. “Changing Paradigms”. A lecture at the Royal Society of Arts. 2010

4. Rosyid, Daniel M. “Pendidikan Liberal Arts dalam Pendidikan Tinggi Teknologi”. Jurnal Edukasi, IAIN Sunan Kalijaga, 2011.

5. Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS). IEA. 2011

—————————————————————

Daniel M. Rosyid, Ph.D is a professor, Dept. Of Ocean Engineering ITS, Advisor to the East Java Education Board.

Kemendikbud telah menyiapkan Kurikulum 2013 yang diklaim sebagai penyempurnaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diluncurkan pada tahun 2006 lalu. Benarkah demikian  ? Hemat saya KTSP secara konsep jauh lebih baik, tapi dibiarkan gagal oleh Kemendikbud sendiri dengan tidak menyiapkan guru yang cakap dalam jumlah yang memadai.

Kurikulum 2013 dinyatakan sebagai respons terhadap perkembangan mutakhir sekaligus hasil sigi internasional seperti PISA, TIMSS dan PIRLS yang menempatkan warga muda Indonesia di papan bawah komunitas global di bidang matematika, sains, dan ketrampilan membaca.

Hemat saya, wacana Kurikulum 2013 berpotensi  menyembunyikan dua akar masalah pokok pendidikan Indonesia saat ini, yaitu tata kelola pendidikan yang buruk (poor education governance) dan guru yang tidak kompeten. Otak-atik kurikulum jauh lebih gampang dan enak daripada memperbaiki tata kelola pendidikan dan menyiapkan guru yang kompeten.

Kurikulum terbaik sekalipun pasti akan gagal di tangan guru yang tidak kompeten. Sebaliknya, di tangan guru yang kompeten, kurikulum yang sederhana akan menghasilkan proses belajar yang bermutu. Otak-atik kurikulum adalah cara gampangan yang tidak mendasar dalam perbaikan pendidikan Indonesia, dan sekaligus membiarkan ketidakcakapan dan ketidakberdayaan komunitas guru sebagai pintu masuk bagi intervensi politik dan pragmatisme proyek hingga ketingkat sekolah seperti pengadaan buku-buku wajib yang tidak bermutu tapi menghabiskan ratusan Milyar atau bahkan Triliunan Rupiah.

Banyak studi di dunia menunjukkan bahwa Tata Kelola Pendidikan yang buruk adalah sumber korupsi. Saat ini pengelolaan pendidikan Indonesia sangat centralised and executive-heavy sehingga terlalu berorientasi pasokan. Akibatnya pendidikan semakin tidak relevan dan kebutuhan murid yang beragam cenderung tidak diperhatikan. Amanat UU 20 tentang Sisdiknas pasal 38 terlanggar oleh praksis pendidikan saat ini apalagi oleh Kurikulum 2013.

Salah satu agenda penting dalam perbaikan Tata Kelola Pendidikan adalah desentralisasi dan diversifikasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan yang penting tidak saja dengan penguatan prakarsa Kabupaten dan Kota dalam pengelolaan pendidikan daerah, tapi juga penguatan organisasi profesi guru dan penguatan Dewan Pendidikan Daerah serta asosiasi wali murid (Parents Association) sebagai wakil konsumen pendidikan. Sertifikasi guru seharusnya dilakukan secara independen oleh organisasi profesi guru, bukan oleh Kemendikbud atau LPTK.

Agenda setting pengelolaan pendidikan, termasuk evaluasi dan kurikulum baru, seharusnya dilakukan oleh Dewan Pendidikan Daerah setelah berkonsultasi dengan Asosiasi Wali Murid di daerah, bukan ditentukan oleh penerbit buku atau kontraktor proyek Kemendikbud dan Dinas Pendidikan Daerah. Dalam era otonomi dan demokrasi ini, Kemendikbud seharusnya tidak “segemuk” sekarang.

Di dasar analisis saya, wacana kurikulum sebagai taruhan bonus atau tagihan demografi dipijakkan pada paradigma sekolah : Memperbaiki kurikulum adalah memperbaiki sekolah, dan memperbaiki sekolah adalah memperbaiki pendidikan. Padahal belajar sebagai inti dari pendidikan sebenarnya tidak membutuhkan sekolah. Artinya, pendidikan universal yang bermakna tidak mungkin tercapai dengan mengandalkan sistem persekolahan, apalagi sekedar otak-atik kurikulum belaka. Fakta empiris Indonesia maupun global tidak membuktikan secara meyakinkan bahwa semakin banyak sekolah menjadikan masyarakat semakin terdidik.

PENDIDIKAN DI ERA INTERNET

Di era internet ini ternyata iman kebanyakan kita pada sekolah tidak tergoyahkan sama sekali. Oleh Mendikbud otak-atik kurikulum sebagai bagian penting sebuah sekolah seakan-akan menjadi taruhan besar  bangsa ini. Padahal taruhan besar itu tidak di persekolahan, apalagi di kurikulum, tapi di pendidikan. Inti pendidikan adalah belajar. Tidak bersekolah tidak perlu membuat kita khawatir. Yang merisaukan adalah jika anak-anak tidak belajar.

Dengan internet belajar semakin tidak membutuhkan sekolah, apalagi kurikulum. Membentuk karakter pun hanya bisa dilakukan secara efektif dengan praktek di luar sekolah. Selama beberapa dekade terakhir ini terlihat bahwa semakin banyak sekolah tidak menyebabkan masyarakat kita makin terdidik. Hasil sigi internasional terbaru oleh PISA maupun TIMSS serta PIRLS juga menunjukkan murid Indonesia tertinggal pada kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan kemampuan membacanya juga tertinggal dibanding teman-teman sebayanya. Artinya, sekolah Indonesia tidak membekali murid dengan kompetensi yang penting untuk hidup di abad 21.

KURIKULUM

Kurikulum adalah serangkaian hasil belajar yang diharapkan, dan seluruh proses yang menghasilkan pengalaman belajar, serta mekanisme evaluasi hasil belajar murid di bawah panduan guru di sekolah. Jadi kurikulum adalah atribut penting sistem persekolahan. Segera perlu dicatat bahwa mekanisme evaluasi merupakan komponen kurikulum yang penting. Salah satu penyebab kegagalan KTSP adalah Ujian Nasional yang ikut menentukan kelulusan sehingga menggiring proses belajar yang tidak pernah menghasilkan hasil belajar yang diharapkan. Kurikulum 2013 akan digagalkan oleh UN yang sama, kecuali jika dilakukan reposisi UN.

Siapa yang membutuhkan kurikulum  ? Sekolah, Yayasan pengelola sekolah,  guru yang bekerja di sekolah, Dinas Pendidikan, Kemendikbud,  para ahli kurikulum, dan penerbit yang mau mencetak buku wajib yang akan dipakai di sekolah. Asumsi dasar pada setiap penyusunan kurikulum adalah bahwa anak akan mencapai prestasi belajar maksimal jika  melalui serangkaian instruksi dan lingkungan buatan, serta mekanisme evaluasi yang terstruktur dan terencana.  Saya berkeyakinan asumsi ini agak meremehkan kecanggihan manusia beserta semua perangkat belajarnya yang telah diciptakan oleh Tuhan sebagai ciptaan terbaik. Manusia bisa belajar dalam situasi apapun, bahkan dalam situasi yang paling getir sekalipun. Bahkan manusia belajar jauh lebih banyak dari pengalamannya di luar sekolah.

Murid sekolah sebenarnya tidak membutuhkan kurikulum resmi yang kaku. Bahlan anak yang cerdas sebenarnya tidak membutuhkan sekolah. Kebanyakan anak-anak kita sebenarnya cerdas. Di banyak sekolah kecerdasan mereka sering diremehkan oleh proses belajar yang tidak menantang yang disajikan oleh guru yang tidak kompeten. Kecerdasan merekapun sering diukur oleh instrumen yang tidak cocok, seperti tes pilihan ganda. Puncak penghinaan atas kecerdasan ini adalah Ujian Nasional yang dibantu oleh mesin pemindai ikut-ikutan menentukan kelulusan mereka. Akibat proses yang salah ini, kecerdasan anak-anak ini justru menurun dan mereka justru kehilangan jati diri dan percaya diri.

Di Sulawesi Selatan, anak nelayan yang cerdas tidak pergi ke sekolah, tapi membantu ayahnya melaut mencari ikan. Anak yang tidak terlalu cerdas justru disuruh ke sekolah. Para nelayan Bugis itu secara intuitif tahu bahwa bagi anak yang cerdas, tidak banyak yang bisa dipelajari di sekolah. Gejala seperti ini terjadi juga di Madura. Statistik yang menyatakan bahwa lama bersekolah menunjukkan tingkat keterdidikan seseorang atau suatu daerah tidak sepenuhnya benar. Asumsi statistik itu adalah semakin lama bersekolah makin baik dan makin terdidik. Asumsi ini harus dipertanyakan.

Sesungguhnya hanya anak yang malas dan berkebutuhan khusus yang memerlukan kurikulum yang “well-designed” oleh para teknokrat ahli. Anak-anak normal tidak membutuhkannya. Dengan bermain di ruang terbuka dan di alam anak-anak belajar jauh lebih banyak daripada di kelas yang sempit di sebuah tempat yang kita sebut sekolah. Neurosains menemukan bahwa ruang kelas adalah tempat paling buruk bagi proses belajar. Bekal terpenting bagi anak-anak normal ini adalah akhlaq yang baik, kegemaran membaca, ketrampilan menulis, berhitung, berbicara dan kesempatan praktek yang memadai bagi ketrampilan-ketrampilan untuk hidup secara produktif.

SCHOOLISM

Kita sudah kecanduan sekolah sehingga tidak mampu membayangkan dunia tanpa sekolah. Padahal masyarakat tanpa sekolah itu ada dan pernah ada dengan kualitas kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebuah schooled society yang dengan congkak kita sebut modern ini. Masyarakat adat yang jauh dari sekolah yang ada di daerah pedalaman lebih tahu caranya hidup bersahabat dengan alam daripada masyarakat Jakarta yang tidak tahu caranya membuang sampah. Tapi orang kota memandang remeh masyarakat adat sebagai kampungan dan terbelakang.

Dalam perspektif sejarah, sekolah semula dibuat untuk menyiapkan buruh yang akan mengisi pabrik-pabrik yang tumbuh akibat revolusi industri di Inggris sekitar abad 17 setelah James Watt menemukan mesin uap. Sebelum itu masyarakat tidak mengenal sekolah. Tradisi universitas muncul jauh mendahului tradisi sekolah. Oxford, Cambridge umurnya sudah 700 tahun. Baitul Hikmah di Baghdad ada beberapa ratus tahun sebelum Oxford. Sebelum pergi ke universitas masyarakat pra-revolusi industri praktis belajar secara otodidak atau melalui proses belajar non-formal atau  bahkan informal. Yang dikenal hanya ijazah sarjana, magister atau doktor. Itupun diberikan jika mahasiswanya meminta. Jadi, sekolah adalah fenomena yang umurnya kurang dari 200 tahun. Dalam 200 tahun itulah proses perusakan ekosistem global terjadi secara masif yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah evolusi manusia.

JEJARING BELAJAR

Untuk memastikan pendidikan universal bagi kebanyakan anak-anak Indonesia, yang diperlukan bukan pembesaran sistem persekolahan. Yang diperlukan adalah pengembangan sebuah jejaring belajar (learning webs) yang lentur, luwes, lebih non-formal, bahkan informal. Sekolah hanya salah satu simpul dalam jejaring belajar tsb. Bengkel, toko, klinik, studio, lembaga penyiaran, penerbit, perpustakaan kecamatan, restoran, koperasi, gereja, kuil, dan masjid dapat menjadi simpul-simpul belajar. Simpul belajar yang pertama dan utama adalah keluarga di rumah. Bukti kompetensi bisa ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi profesi yang diterbitkan oleh asosiasi profesi, bukan dengan ijazah. Namun syarat-syarat formalistik inipun sebaiknya diberlakukan secara sukarela. Sertifikat kompetensi bisa menjadi indikator kompetensi yang lebih baik daripada ijazah.

Kegagalan sistem persekolahan ditunjukkan secara gamblang di abad 21 di depan mata kita oleh krisis hutang (pribadi, korporasi dan negara) di Amerika Serikat dan Eropa yang dengan kekaguman kita sebut modern itu. AS adalah negara dengan hutang terbesar di dunia. Keberlimpahan “negara kesatu” itu ternyata dicapai melalui hutang untuk membiayai gaya hidup yang sangat konsumtif, boros energi dan merusak lingkungan. Padahal baik AS maupun Eropa adalah masyarakat yang “paling bersekolah” dengan “kurikulum yang paling canggih”.

Formalisme kronis persekolahan harus dikurangi seminimal mungkin. Oleh Illich ini disebut deschooling. Saat ini di Indonesia schoolism sudah pada tingkat yang berbahaya. TK saja mengeluarkan ijazah. Ijazah seolah menjadi bukti kompetensi seseorang. Kasus ijazah palsu yang marak terjadi adalah bukti bahwa memang masyarakat lebih membutuhkan ijazah daripada kompetensi. Hanya yang butuh ijazah yang butuh sekolah. Kita yang tidak butuh ijazah tidak butuh sekolah, apalagi kurikulum. Tanpa kurikulum resmi sekolah akan baik-baik saja. Tanpa sekolahpun kita sebenarnya baik-baik saja. Kita boleh mulai khawatir kalau kita tidak belajar.

PENUTUP

Hiruk pikuk Kurikulum 2013 berpotensi menyembunyikan masalah pokok pendidikan Indonesia : tata kelola yang buruk dan guru yang tidak cakap. Jikapun kita masih percaya dan membutuhkan sekolah, kita tidak membutuhkan kurikulum baru. KTSP dan Standar Nasional Pendidikan secara konsep sudah memadai dan memberi ruang bagi diversifikasi dan inovasi.

Yang kita butuhkan adalah guru-guru yang cakap yang bersama Komite Sekolah mengembangkan kurikulum yang cocok dengan potensi daerah yang unik, dan relevan dengan kebutuhan murid sebagai subyek yang cerdas yang unik pula. Kita membutuhkan guru yang cakap yang menghargai kecerdasan murid-muridnya, yang dapat kita percayai untuk mengevaluasi penguasaan kompetensi murid-muridnya secara multi-ranah multi-cerdas. Kita tidak membutuhkan guru pemalas dan tidak bertanggungjawab yang mengevaluasi murid-muridnya dengan tes tulis pilihan-ganda yang bisa diserahkan kepada mesin pemindai.

Jika pendidikan hendak kita jadikan sebagai strategi kebudayaan, maka yang kita harus kerjakan adalah membangun dan menghargai tradisi otodidak. Kita harus mengurangi kecenderungan sekolah memonopoli pendidikan, merampasnya dari tanggungjawab pribadi dan keluarga. Kesaktian kurikulum dan sekolah hanyalah mitos belaka.

Catatan Penulis : Prof. Daniel Mohammad Rosyid, Ph.D adalah guru besar pada Jurusan Teknik Kelautan ITS, mantan Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Cab. Surabaya.

Daniel bisa dihubungi via mobile 081335272761 dan www.danielrosyid.com.

Kecurangan tersistem selama Ujian Nasional yang difasilitasi guru, dan pembelajaran yang diabdikan untuk ujian2, serta formalisme kronis telah membuat sekolah menjadi ladang pembantaian karakter murid, dan pengasingan murid dari lingkungan masyarakatnya. Alih-alih menjadi solusi, sekolah saat ini telah menjadi bagian dari masalah. Kehadiran ICT telah dan sedang serta akan mengubah permainan, termasuk pendidikan. Posisi sekolah akan berubah untuk selama-lamanya. Siapapun harus menyesuaikan diri, terutama guru. Jika tidak, baik sekolah maupun guru akan menjadi dinosaurus, kehilangan relevansi. Pendidikan jelas bukan persekolahan, dan belajar bukan sekedar untuk lulus ujian.  Kita membutuhkan pemahaman baru tentang pendidikan, dan belajar agar warga muda kita mampu menyongsong masa depan secara kreatif. Pemahaman baru ini menuntut perubahan mendasar dalam kebijakan dan praksis pendidikan di masa depan.

Berbagai persoalan pendidikan, sejak gedung sekolah ambruk, keterlambatan pencairan BOS, RSBI yang diskriminatif, kecurangan Ujian Nasional, sampai sertifikasi guru model PLPG yang amburadul cukup banyak menyita perhatian banyak kalangan. Lalu solusi yang dilakukan Pemerintah adalah dengan menambah anggaran pendidikan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah peningkatan anggaran persekolahan.  Banyak orang tidak berpikir bahwa berbagai persoalan itu muncul justru karena adanya sekolah. Kepercayaan masyarakat pada sekolah menurun sehingga sekarang muncul gerakan homeschooling. Potret pendidikan Indonesia saat ini hampir sama dengan pendidikan di Amerika Latin yang digambarkan oleh Ivan Illich pada tahun 1970-an melalui bukunya ‘Deschooling Society”.

Pendidikan saat ini diartikan sebagai persekolahan dengan semua formalismenya yang sering dibangga-banggakan. Wajib belajar diartikan sebagai wajib sekolah. Sekolah berusaha keras memberi pesan dan kesan sebagai satu-satunya tempat belajar. Anak usia sekolah dilarang bekerja karena bekerja dianggap tidak belajar. Banyak dari kita saat ini sekolah sejak TK sampai perguruan tinggi, lalu setelah lulus baru mencari pekerjaan. Sekolah telah menjadi industri sendiri dengan aturan-aturannya yang kaku. Formalisme ini justru mengurangi daya serapnya terhadap kebutuhan murid yang beragam. Murid harus menyesuaikan kurikulum yang seragam,  bukan kurikulum yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Pendekatan industri ini mengundang bahaya laten yang tidak disadari, karena seperti juga industri lainnya, sekolah sebagai industri memiliki siklus : bayi, tumbuh remaja, dewasa, matang, dan mati.

Syarat ijazah diberlakukan untuk banyak jabatan-jabatan publik, terutama pegawai negeri.  Inilah barangkali alasan terpenting mengapa sekolah masih ada dan dikunjungi murid : untuk mengisi lowongan PNS. Dalam perspektif sejarah, memang sekolah-sekolah kita tidak banyak berubah sejak masa kolonial : menyediakan pegawai bagi pemerintah penjajahan. Tidak ada alasan lain yg lebih penting. Lihat bagaimana rekrutmen PNS menjadi ajang sogokan.  Bahkan di daerah ada layanan Bimbel agar lolos tes PNS  !

Beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan sekolah menjadi bagian dari masalah, bukan bagian dari solusi. Tidak sedikit guru mengajarkan kebohongan justru di sekolah. Sing jujur malah ajur. Guru lebih mengharapkan jawaban yang benar dari murid-muridnya, bukan jawaban yang jujur. Menyontek dianggap biasa. Banyak kekerasan justru terjadi di sekolah secara fisik maupun non-fisik. Guru lebih mudah marah bila murid datang tidak berseragam daripada jika ia tidak membawa buku.

Sekolah hanya tempat guru mengajar, bukan tempat murid belajar. Sekolah menjadi penjara, ruang yang sempit bagi ekspresi multi-ranah dan multi-cerdas. Boleh dikatakan tidak banyak kompetensi  yang bisa dipelajari di sekolah. Kreatifitas dimatikan, penjelajahan gagasan-gagsan baru tidak terjadi. Semakin lama bersekolah justru semakin tidak mandiri, semakin mudah menganggur. Jumlah pengangguran sarjana meningkat tajam.

Sekolah menjadi bagian penting mengapa klas menengah kita konsumtif, bukan produktif. Di sekolah, mentalitas pegawai justru ditumbuhsuburkan oleh guru. Banyak guru gagal menjadi teladan manusia yg berpikir bebas, dan mandiri. Desain pendidikan kolonial masih menjadi grand design pendidikan kita. Bahkan IKIP beberapa tahun silam malu melahirkan guru, lalu “pura-pura” berubah jadi universitas.

Sekolah juga berhasil  mengasingkan murid dari lingkungannya. Anak petani yang pintar diberi beasiswa masuk ke fakultas pertanian. Setelah lulus dia tidak mau jadi petani. Ini juga terjadi di masyarakat nelayan. Petani dan nelayan kita makin menua, dan daerah semakin ditinggal pemuda-pemudanya yang berbakat untuk bekerja di kota2 besar, menjadi pegawai di perusahaan-perusahaan besar atau pegawai negeri.

Dalam perspektif evolusi kelembagaan, sekolah hanyalah kreasi kelembagaan masyarakat yg usianya belum 150 tahun. Kita baru mengenal sekolah di akhir abad 19 atau awal abad 20, terutama akibat Politik Etis Belanda. Sekolah-sekolah Belanda dirancang untuk merekrut pegawai (negeri) untuk kepentingan penjajahan. Sebelumya yang kita kenal adalah pesantren sebagai sebuah sistem pendidikan yang non-formal, bahkan informal. Mentor-mentor Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dsb.  seperti HOS Tjokroaminoto, Hasyim Asyhari, Ahmad Dahlan, dan Agus Salim, kebanyakan adalah otodidak yang senang membaca, menulis, dan bicara di samping aktivis pergerakan. Dulu orang pagi bekerja atau magang, sore atau malam mondok. Dunia kerja dan belajar tidak dipisahkan secara tegas. Belajar diniyatkan untuk meningkatkan kualitas pekerjaan yang sedang digeluti, tidak untuk memperoleh ijazah untuk melamar pekerjaan.

Redefinisi Pendidikan

Tentu tampak agak menggelikan untuk memecahkan banyak masalah pendidikan kita justru dimulai dengan mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan pendidikan. Ini pertama untuk menyelamatkan pendidikan dari reduksi persekolahan. Kita akan lihat bahwa untuk mendidik kita tidak perlu mensyaratkan sekolah. Semua tempat bisa menjadi tempat belajar, semua orang menjadi guru sekaligus murid. Ki Hadjar Dewantoro mendefinisikan pendidikan sebagai ngerti, ngroso, nglakoni (memahami, merasakan, melakukan).

Jelas praktek pendidikan saat ini telah direduksi menjadi sekedar ngerti. Peminggiran pendidikan seni dan olahraga, misalnya, jelas meminggirkan ngroso. Persekolahan kita juga tidak menghargai nglakoni (praktek dan pengalaman). Pendidikan kita direduksi menjadi semakin informasional, miskin praktek pengalaman (experiential). Banyak pihak menyangka dengan menambah jam pendidikan Pancasila, murid-murid akan semakin Pancasilais. Bahkan pendidikan semakin jauh dan kering dari berkarya dalam perspektif makership (membuat sesuatu dengan tangan), sehingga pendidikan vokasi dianggap lebih rendah daripada pendidikan akademik.

Konsep pokok dalam pendidikan adalah belajar. Kita sering mendengar mantra learning to know, to be, to do, and to live together in peace and harmony. Praktek pendidikan kita saat ini jelas amat jauh dari mantra universal ini. Belajar dapat dipahami sebagai proses memaknai pengalaman, sedang pengalaman adalah dongeng tentang aku dan sekelilingku. Untuk menkonstruksikan pengalaman, kita membutuhkan 3 konsep pokok : aku, waktu, dan ruang. Tanpa “aku”, seseorang tidak bisa membangun pengalaman, ngerti dan ngroso. Kepekaan waktu dan ruang diasah dengan nglakoni. Dan tanpa pengalaman, seseorang tidak bisa belajar. Proses memaknai pengalaman ini dilakukan dengan mengikuti sebuah siklus belajar :  alami-baca-tulis-bicara.

Konstruksi pengalaman akan lengkap dengan memperkenalkan konsep keempat, yaitu “Tuhan”. Tuhan adalah esensi, sedangkan alam adalah simbol atau tanda-tanda Tuhan.   Membaca, menulis, dan bicara adalah tahapan pembelajaran simbolik yang penting. Namun harus segera dicatat bahwa akhirnya tujuan belajar adalah untuk memperbaiki praktek yang member pengalaman multi-ranah multi-cerdas. Tradisi dibangun dan dimutakhirkan melalui siklus belajar ini.

Membaca merupakan penciri kita sebagai makhluq simbolik yang hidup tidak hanya di dunia fisik, tapi juga di dunia simbol. Kapasitas simbolik inilah yang memungkinkan kita melakukan abstraksi dan imajinasi yang dibutuhkan dalam proses kreatif, yaitu menulis atau menggambar. Menulis dengan demikian merupakan pekerjaan kreatif pertama dan utama yang penting bagi pembelajar. Sedangkan bicara adalah tahapan belajar terakhir, yaitu mengkomunikasikan pengalaman. Segera perlu dicatat bahwa siklus belajar ini digerakkan oleh sebuah siklus lain, yaitu siklus kebenaran bukti-cari-tegak-sebar. Artinya, praktek adalah membuktikan kebenaran, membaca adalah mencari kebenaran, menulis adalah menegakkan kebenaran, sedangkan bicara adalah menyebarkan kebenaran.  Kedua siklus ini memperkuat siklus lainnya, yaitu siklus karakter amanah-jujur-cerdas-peduli.

Mendidik dengan demikian dapat diartikan sebagai menumbuhkan kesetiaan pada kebenaran dan keberanian berkarya sebagai bukti dari iman. Sedangkan belajar dapat diartikan sebagai tumbuh amanah, jujur, cerdas dan peduli.

Penutup

Telah disajikan sebuah gambaran Illichian tentang kondisi sekolah-sekolah kita saat ini. Untuk mengembalikan pendidikan dari reduksionisme persekolahan, telah diajukan sebuah definisi pendidikan dan belajar yang tidak terikat dengan sebuah sistem formal tertentu. Pendidikan didefinisikan dalam perspektif belajar. Belajar adalah kegiatan yang paling spiritual yang bisa dilakukan oleh setiap manusia sebagai makhluq simbolik.

Saat ini kita tidak mampu membayangkan sebuah dunia tanpa sekolah. Mengapa  ? Karena sekolah sudah menjadi lembaga yang taken for granted. Padahal sekolah-sekolah saat ini menyimpan misi bisnis. Yang bakal mati-matian mempertahanlan sekolah adalah eks-IKIP. Padahal yang kita butuhkan adalah pendidikan, bukan persekolahan. Banyak orang sekolah tinggi-tinggi, tapi tetap saja tidak terdidik. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah, sedang, dan akan mengubah semua permainan, termasuk pendidikan. Guru dan sekolah yang tidak berubah akan segera tidak relevan lagi. ICT bakal mempercepat pengusangan sekolah. Jika sekolah dan tidak mereposisi diri, tidak lama lagi sekolah akan menjadi dinosaurus abad 21.

Universities to provide healthy streams of young skilled talents